Konvergensi antar pihak harus terus dilakukan agar dapat menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian, sehingga memerlukan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan dunia usaha dan masyarakat. Diharapkan peran serta aktor masyarakat dan dunia usaha, dapat membantu pemerintah untuk bersinergi dengan seluruh pihak dalam upaya penurunan stunting.
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) telah bermitra dengan sejumlah pihak, termasuk Tanoto Foundation. Salah satu kegiatan yang telah dijalankan dalam kemitraan tersebut adalah pendampingan strategi komunikasi perubahan perilaku pada sejumlah kabupaten.
Pada bulan Maret-April 2021, pendampingan dilakukan dengan rangkaian kegiatan lokakarya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Lokakarya Pengembangan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Penurunan Stunting dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sedangkan 6-7 April di Rokan Hulu, Riau, dan 7-8 April di Pandeglang, Banten.
Sejumlah kabupaten tersebut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut, karena dapat membantu menentukan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat untuk sosialisasi penurunan stunting.
“Kegiatan ini luar biasa, di mana dilakukan strategi mengubah perilaku masyarakat agar bayi terhindar dari stunting. Dengan adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, diharapkan adanya sinergitas yang baik untuk pencegahan stunting,” kata Sekda Rohul, Abdul Haris.
Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Garut, Suherman. Dirinya berharap kegiatan penurunan stunting dapat melahirkan generasi yang lebih kuat di Kabupaten Garut.
“Ini merupakan program yang sangat mulia. Karena terus terang saja, stunting itu diakibatkan pola dan termasuk perilaku masyarakat,” katanya.
Sedangkan Asda 1 Setda Pemkab Pandeglang, Ramadani mengatakan bahwa Pemkab Pandeglang akan terus berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penurunan stunting.
“Tim Pokja Stunting yang dapat memberikan sosialisasi dan edukasi tidak hanya Dinas Kesehatan, untuk pencegahan stunting bisa juga Dinas Ketahanan Pangan lewat Kelompok Wanita Tani (KWT), cara membuat menu yang sehat dengan gizi yang cukup dan perlu juga dibuatkan siklus menu untuk keluarga. Tim Pokja Stuntingmempunyai pekerjaan rumah yang sama yaitu menyusun rencana aksi bersama dan sinergi program untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.
Kegiatan di tiga kabupaten tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan pada pemerintah daerah di tujuh kabupaten, yang mencakup Kab. Pasaman Barat, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pandeglang, Kab. Garut, Kab Kutai Kartanegara, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Lombok Barat. Pemilihan ketujuh kabupaten tersebut telah dikoordinasikan dengan Setwapres dan Kementerian Kesehatan. Pemilihan berdasarkan tingkat prevalensi stunting, komitmen pemerintah kabupaten dan tingkat penyusunan, serta implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting.
“Secara khusus dalam program pendampingan kepada tujuh pemerintah kabupaten ini, kami juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.” kata CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo saat memberi sambutan dalam acara Kick-off Program Pendampingan, Pengembangan, Pendalaman, dan Penguatan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting pada hari Kamis, 25 Februari 2021.
Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam strategi komunikasi perubahan perilaku dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya penurunan stunting. Peningkatan kesadaran tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sampai di tingkat keluarga.
“Perubahan perilaku merupakan salah satu intervensi kunci mencegah terjadinya stunting. Saya juga meminta agar para pihak yang terlibat dalam program kemitraan ini dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga konvergensi antar program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta benar-benar dapat diwujudkan,” kata Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres.
