KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

“Tahun 2022 Angka Prevalensi Stunting Harus Turun Setidaknya 3%”

11 Mei 2022

“Kalau bukan katong, sapa lai ?”

1 Mei 2022

“Angka stunting harus diturunkan” Presiden Joko Widodo, pada Pembukaan Musrembangnas 28 April 2022

28 April 2022

Wapres buka Rakernas BKKBN Tahun 2022

22 Februari 2022

Setwapres dan PT Mayora mendukung “Kasih Bersanding Mesra” di Pasuruan

31 Januari 2022

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
KH. Maruf Amin

PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Penurunan prevalensi stunting pada balita adalah agenda utama Pemerintah RI. Sekretariat Wakil Presiden mengkoordinasikan upaya percepatan pencegahan stunting agar konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa. Setwapres mendorong keterlibatan semua pihak dalam percepatan pencegahan stunting agar prevalensi turun hingga 14% pada 2024 nanti.

PREVALENSI STUNTING NASIONAL

24,4%

Sumber Data: SSGI, 2021

TERPOPULER

DASHBOARD MONEV

Dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Setwapres memperoleh mandat untuk memastikan pencapaian tujuan dari Pilar 5 yaitu membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sebagai realisasinya, maka TP2AK di Setwapres bertugas mengkompilasi semua data program dari KL terkait untuk kemudian diolah dan ditampilkan dalam dashboard permantauan terpadu.

Dashboard yang dikembangkan oleh Setwapres berfungsi sebagai alat pantau dan evaluasi perkembangan program bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan desa.

Kedepan diharapkan adanya kesinambungan dari fungsi sistem pemantauan dan evaluasi terpadu ini yang mendukung penentuan kebijakan yang berbasis data segala tingkat administratif.

PUSAT PEMBELAJARAN

Menurut Stranas Stunting, untuk mempercepat proses pembelajaran digunakan beberapa instrumen seperti rembuk stunting tahunan, forum inovasi dan praktik baik tahunan di tingkat nasional, kelompok pakar, pembelajaran horisontal (peer-to-peer learning dan knowledge hub) serta pemantauan langsung ke Kabupaten/kota prioritas.

Berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan perlu dikelola dan disebar melalui sistem daring dan pertemuan-pertemuan untuk pembelajaran dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan Aksi Konvergensi/Integrasi serta melibatkan peserta dari lintas sektor termasuk masyarakat madani.

Produk Pengetahuan

Forum Tukar Pengetahuan


Praktik Baik