KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

260 Districts / Cities become priority areas for handling stunting

12 December 2019

Slider
KH. Maruf Amin

ACCELERATION OF STUNTING PREVENTION

Reducing prevalence of stunting in children under five years old is the main agenda of the Government of Indonesia. The Secretariat of the Vice President coordinates acceleration of stunting prevention, so it converges in planning and implementation, including monitoring and evaluation at various levels of government. The Secretariat of the Vice President encourages all parties to involve in accelerating the prevention of stunting. It has been targeted that the prevalence of stunting will be reduced to 14% by 2024.

NATIONAL PREVALENCE OF STUNTING

27,7%

Source: SSGBI, 2019

POPULAR

LATEST NEWS

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

DASHBOARD MONEV

Dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Setwapres memperoleh mandat untuk memastikan pencapaian tujuan dari Pilar 5 yaitu membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sebagai realisasinya, maka TP2AK di Setwapres bertugas mengkompilasi semua data program dari KL terkait untuk kemudian diolah dan ditampilkan dalam dashboard permantauan terpadu.

Dashboard yang dikembangkan oleh Setwapres berfungsi sebagai alat pantau dan evaluasi perkembangan program bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan desa.

Kedepan diharapkan adanya kesinambungan dari fungsi sistem pemantauan dan evaluasi terpadu ini yang mendukung penentuan kebijakan yang berbasis data segala tingkat administratif.

LEARNING HUB

Menurut Stranas Stunting, untuk mempercepat proses pembelajaran digunakan beberapa instrumen seperti rembuk stunting tahunan, forum inovasi dan praktik baik tahunan di tingkat nasional, kelompok pakar, pembelajaran horisontal (peer-to-peer learning dan knowledge hub) serta pemantauan langsung ke Kabupaten/kota prioritas.

Berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan perlu dikelola dan disebar melalui sistem daring dan pertemuan-pertemuan untuk pembelajaran dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan Aksi Konvergensi/Integrasi serta melibatkan peserta dari lintas sektor termasuk masyarakat madani.

KNOWLEDGE PRODUCT

KNOWLEDGE FORUM


GOOD PRACTICE