Sekretariat Wakil Presiden menggelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual di Jakarta, pada 21-22 Oktober 2020. Rapat diikuti 1700 peserta dari 103 kabupaten/kota prioritas stunting tahun 2021 dan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Turut hadir Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, 34 gubernur, dan 103 kepala daerah lokasi prioritas Program Percepatan Stunting 2021.
Rakortek hari ke-2 dibagi menjadi 6 kelas pararel untuk peningkatan kapasitas bagi para stakeholder, salah satunya di kelas kemitraan yang bertema “Pelibatan Multi Pihak Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dalam Upaya Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting”
Diskusi kelas pararel kemitraan menghadirkan beberapa narasumber yaitu:
1. Farah Amini: Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TP2AK, Setwapres
2. Afiat Djajanegara: General Affairs Manager, PTT Exploration and Production Public Company Limited
3. Eddy Hendry: Head of Early Childhood Education and Development, Tanoto Foundation
4. Triyono Prijosoesilo: Wakil Ketua Pelaksana, Coca-Cola Foundation Indonesia
5. Gede Witadarma, Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan
6. Marthen Rahakbauw, Kepala Bappeda Kabupaten Kupang
7. Salvatore Lake, Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara
Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Betty Manurung, Plt.Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres dan diskusi dipandu oleh Herdiansah, Direktur CSR, Dompet Dhuafa selaku moderator.
Farah Amini, Ka Unit Komunikasi dan Pengetahuan, TP2AK menyampaikan bahwa konvergensi harus dilakukan untuk semua program baik ditingkat pusat maupun daerah untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dan dilandasi Strategi Nasional Pecepatan Stunting (Stranas Stunting). Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan harus melakukan kolaborasi melalui elemen kemitraan yang harus dibangun dengan banyak pihak.
“Sekretariat Wakil Presiden memiliki mandat untuk membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar mampu memberikan dukungan percepatan pencegahan stunting dari pusat hingga desa. Setwapres sudah memiliki modal Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
Kerangka Kerja yang dibangun ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah akan keterbatasan dalam menyediakan pelayanan publik dan konvergensi stunting. Selain itu konsep good governance diharapkan peran serta aktor masyarakat dan dunia usaha semakin maksimal dalam membantu upaya pemerintah dalam bersinergi dengan seluruh elemen,” papar Farah saat membuka diskusi kemitraan yang dilakukan secara daring.
Afiat Djajanegara, Public Affairs Manager, PTTEP Indonesia menyampaikan bahwa keberhasilan program yang didukung oleh PTTEP selama ini menyangkut beberapa aspek diantaranya: komitmen, sinergi, transparansi dan akuntabel. “Seluruh elemen ini harus ada untuk mencapai keberhasilan program agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan kebanyakan masyarakat, mengingat permasalahan stunting tidak dapat hanya diintervensi selama 1-2 tahun, namun bila seluruh mitra berkomitmen dan menjalankan peran dan tanggung jawab maka capaian untuk tahun-tahun mendatang pasti dapat dijalankan dengan baik,” ujar Afiat.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, dalam diskusi memaparkan terkait pemetaan program sebagai langkah awal melakukan analisis situasi dalam wilayah kabupaten/kota. Proses identifikasi dilakukan untuk mengetahui sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan program, pembiayaan dan praktik pengelolaan layanan yang telah dijalankan. Hasil analisis situasi menjadi dasar perumusan rekomendasi program kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif bagi cakupan sasaran prioritas dan sasaran penting.
Sementara itu, Salvatore G.A.M Lake, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara menambahkan terkait kolaborasi kemitraan untuk cegah stunting yang didukung oleh dunia usaha juga diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengalokasi sejumlah anggaran di seluruh tahapan proses yang telah disepakati bersama sehingga hal ini bukan menjadi tanggung jawab swasta saja namun para mitra yang terlibat juga mengalokasi anggaran yang mendukung program kegiatan dapat berjalan mengingat intervensi yang dilakukan nantinya akan menjadi capaian daerah.
Selain dukungan alokasi anggaran, Gede Witadarma, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Timor Tengah Selatan menyapaikan hal tidak kalah pentingnya, yaitu dukungan sumber daya manusia di seluruh proses tahapan, contohnya seperti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan stunting bersama-sama dilatih cara melakukan baseline survei sekaligus melakukan pemantauan program, sehingga nantinya pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan perkembangan program sekaligus memberikan input atau perbaikan demi kemajuan program.
Praktik Baik Pengelolaan Kolaborasi
Pada sesi kedua, Head of Early Childhood Education and Development, Eddy Hendry menjelaskan bahwa Tanoto Foundation sebagai lembaga yang juga telah banyak terlibat dalam penanganan pencegahan stunting melakukan fokus utama yaitu: 1) Pendampingan Teknis Strategi Komunikasi untuk Daerah; 2) Kampanye Nasional Pencegahan Stunting; 3) Peningkatan Kualitas Pola Pengasuhan Anak Usia Dini. .
Triyono Prijosoesilo, Wakil Ketua Pelaksana, Coca-Cola Foundation Indonesia menceritakan pengalamannya dalam berkolaborasi dengan banyak pihak dan faktor kunci dalam berkolaborasi adalah: 1) Pelibatan masyarakat adalah adalah faktor penting dalam membangun kepemilikan program yang mendorong keberlanjutan oleh karena perlu dilibatkan sejak awal, 2) Sektor swasta adalah mitra bukan donor, 3) Infrastruktur bukan satu-satunya solusi namun yang lebih penting kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola dan 4) Kesesuaian dengan visi misi dunia usaha.
Triyono juga menyampaikan terkait kolaborasinya dalam mendukung program prioritas pemerintah yaitu akses air yang meliputi penyediaan akses air bersih, pemulihan dan menjaga daerah aliran sungai serta mendukung penggunaan air secara produktif, seperti pembangunan embung di Doha, Wonogiri; Tesabela, NTT dan pembangunan sumur resapan di Malang, Jawa Timur.
Kegiatan diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh 197 peserta yang hadir secara daring dan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dunia usaha dan CSO. Melalui kegiatan ini harapannya Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan pencegahan stunting melalui model yang telah diinisiasi oleh Setwapres dan mereplikasi di masing-masing wilayah sesuai dengan potensi mitra yang ada.
