Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin berpidato pada acara “Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting” di Istana Wakil Presiden pada Kamis (6/10/2022).
JAKARTA- Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, meminta seluruh elemen di Indonesia bersatu padu mencegah dan menangani stunting. Saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan kegagalan tumbuh kembang Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, alias stunting. Pemerintah menjadikan program percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas nasional.
“Stunting dapat menjadi tantangan besar apabila tidak ditangani dengan baik. Ini bukan sekadar isu kesehatan, melainkan juga masalah kemanusiaan,” kata Wakil Presiden saat berpidato di depan para pejabat negara dan penyuluh agama, da’i, dan da’iyah yang diundang dalam acara “Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting” di Istana Wakil Presiden pada Kamis (6/10/2022).
Dalam acara ini hadir Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan sejumlah tokoh, seperti Alissa Wahid (Ketua PBNU), KH. Marsyudi Suhud (Ketua Umum MUI Pusat), serta pimpinan Ormas Islam lainnya.
Menurut KH Ma’ruf Amin, stunting dapat menghambat perekonomian dan membahayakan masa depan negara. “Stunting itu berdampak bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada pendidikan dan ekonomi,” tambahnya.
Dalam acara ini, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mengundang para penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam penurunan prevalensi stunting secara nasional.
Sebanyak 24 orang perwakilan dari Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh) dan Kepala Kanwil Kementerian Agama dari 12 provinsi prioritas diterima Wakil Presiden di Istana, dan sekitar 30an ribu lainnya bergabung dalam platform media Webinar dan youtube.
Tamu lain yang hadir adalah perwakilan dari Ormas-ormas Islam tingkat pusat, dan para pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, dan Sekretariat Wakil Presiden.
Selain arahan Wakil Presiden dan sambutan dari Menteri Agama dan Kepala BKKBN, pada acara ini disajikan paparan lima materi yang berbeda. Masing-masing dari Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, Rais Syuriah PBNU KH Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D, dan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. Nur Syam, M.Si.
Wakil Presiden menilai para penyuluh agama, da’i, dan da’iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat secara langsung. Dengan jumlah lebih dari 50 ribu orang se-Indonesia, para penyuluh agama dinilai memiliki kekuatan besar dan masif yang dapat memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat.
Meskipun saat ini pemerintah telah memiliki tim percepatan penurunan stunting yang memiliki struktur dari tingkat pusat hingga tingkat desa, namun para penyuluh agama, da’i, dan da’iyah dinilai memiliki peran strategis karena pendekatan agama yang digunakan sangat akseptabel bagi masyarakat.
Wakil Presiden berharap para penyuluh agama, da’i, dan da’iyah, dapat terlibat aktif untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. “Keterlibatan mereka sangat penting karena di setiap komunitas terdapat penyuluh agama, da’i, dan da’iyah yang berperanan penting dengan berkhotbah, berceramah, dan bertaushiyah untuk mengajak masyarakat pada kebaikan,” tandas Wakil Presiden.
Pendekatan keagamaan, kata Wakil Presiden, sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan percepatan penurunan stunting, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat religius. Masyarakat Indonesia menjadikan agama sebagai landasan hidup yang menentukan tujuan hingga praktik kehidupan sehari-hari. Banyak masalah di Indonesia dapat diselesaikan dengan pendekatan keagamaan, sebagai penerapan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Oleh karena itu, peran saudara-saudara sebagai tokoh agama, pimpinan organisasi masyarakat Islam, penyuluh agama, da’i, dan da’iyah sangat strategis. Karena saudara-saudara adalah penyampai nilai-nilai dan pesan keagamaan di masyarakat, sekaligus menjadi sumber ilmu (manbaul ‘ulum), pendidik (murabbi), penggerak (muharrik), dan tauladan (uswatun hasanah) bagi masyarakat dan jamaahnya,” lanjut Kiai Ma’ruf Amin.
Stunting, masih kata Kiai Ma’ruf Amin, bukan hanya isu kesehatan, yang dapat dipisahkan dari pesan-pesan agama. Sebetulnya upaya mendorong percepatan penurunan stunting adalah langkah-langkah mulia untuk mengimplementasikan maqashid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat Islam), terutama hifdh an-nafs (perlindungan jiwa), hifdh al-‘aql (perlindungan akal), dan hifdh an-nasl (perlindungan keturunan), sehingga menjadi bagian dari ibadah yang harus diamalkan dan didakwahkan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden berharap kepada semua yang hadir, khususnya para penyuluh agama, da’i, dan da’iyah, dapat mencapai kesepakatan dan tindakan yang nyata, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan, sesuai dengan tema Presidensi Indonesia pada G20, yaitu “Recover Together, Recover Stronger”.
“Saya optimis, jika para penyuluh agama, da’i, dan da’iyah menyampaikan pesan-pesan pencegahan stunting, insya Allah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap stunting semakin meningkat, sehingga kasus stunting di masyarakat bisa dicegah dan prevalensi stunting bisa diturunkan secara signifikan” mengakhiri sambutannya.
Diketahui, Indonesia memiliki progres yang baik dalam upaya penurunan angka stunting. Angka prevalensi stunting telah menurun signifikan dari 27,7% pada 2019, menjadi 24,4% pada 2021. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14%. Untuk itu, pemerintah memberi perhatian khusus pada 12 provinsi prioritas.
Ke-12 provinsi itu terdiri dari tujuh provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh. Dan, lima provinsi dengan jumlah Balita stunting terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. (mjr/mw)
—
