Jakarta,- Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari tiga kabupaten dan kota terbaik dalam Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) seri II Tahun 2023. Kabupaten Tanah Laut dinilai sebagai salah satu implementator program penurunan stunting terbaik bersama Kabupaten Tabanan, Bali dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Pada saat pemaparan Petik Aksi seri II 2023 yang digelar secara hybrid (31/7/2023), terungkap, kabupaten berpenduduk 351.561 (2020) ini sukses menerapkan rencana aksi dalam implementasi yang tepat.
Praktik Baik Audit Kasus Stunting di Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Andreas Efoni. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa prevalensi stunting di Tanah Laut sesuai data SSGI pada akhir 2022 mencapai 26,6%. Kabupaten Tanah Laut sendiri sudah melakukan berbagai hal dalam audit kasus stunting, termasuk pelaksanaan audit kasus stunting semester I tahun 2023. Adapun inovasi dalam Audit Kasus Stunting, disebutkan ada program Manunggal Tuntung Pandang di Desa Tambak Sarinah, di mana bupati Tanah Laut bermalam bersama warga di desa dengan membawa segala bentuk pelayanan. Ada juga Program Telur Berkah Atasi Stunting, inovasi dari OPD KB Kabupaten Tanah Laut berupa pemberian 2 rak telur/bulan kepada sasaran.
Dalam rangka penajaman dan pengembangan praktik baik pelaksanaan audit kasus stunting, pemerintah menggelar kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (PETIK AKSI) yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan audit kasus stunting, terdapat 8 tahapan pelaksanaan, mulai dari pembentukan Tim Audit Kasus Stunting (AKS), penentuan lokus stunting yang dilakukan secara selektif, pengisian kertas kerja oleh Tim Teknis, verifikasi kertas kerja AKS, kunjungan sekaligus pengukuran ulang sasaran oleh Tim Pakar, kemudian rapat pembahasan rencana tindak lanjut, dilanjutkan diseminasi rencana tindak lanjut, dan diakhiri dengan evaluasi rencana tindak lanjut.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengatakan, secara nasional berbagai program pemerintah sukses menurunkan stunting dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% di tahun 2022. Suprayoga mengatakan, Setwapres sebagai koordinator antar kementerian dan lembaga terus memaksimalkan upaya menekan angka stunting serendah mungkin. “Stunting memberikan dampak buruk sangat besar pada anak apabila tidak ditangani secara dini. Ini karena stunting akan mempengaruhi perkembangan otak, fisik, kognitif, kecerdasan dan motorik anak. Sementara dalam jangka panjang, kata Suprayoga, stunting akan membawa dampak negatif pada kualitas kesehatan anak ketika mereka beranjak dewasa,”katanya melalui zoon meeting yang disiarkan di Youtube channel.
Audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Indikasi target dari tahun 2022 hingga 2024 adalah 100 persen kabupaten dan kota melaksanakan audit kasus stunting. Berdasarkan aplikasi Morena per 18 Juli 2023 diketahui bahwa realisasi audit kasus stunting masih perlu ditingkatkan, karena baru mencapai 10,21%, di mana 331 kabupaten/kota realisasinya masih 0 persen.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam forum yang sama menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan audit kasus stunting adalah untuk mencari penyebab utama terjadinya risiko stunting pada catin, ibu hamil, ibu nifas, baduta/balita atau risiko terjadinya stunting pada baduta/balita. “Praktik Baik Audit Kasus Stunting memperlihatkan kepada kita semua bahwa konvergensi dapat dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi yang solid dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seperti halnya integrasi audit kasus stunting dengan program Bapak Asuh Anak Stunting,” tuturnya.
Pada kegiatan ini ada tiga Kabupaten/kota yang memaparkan Praktik Baik Audit Kasus Stunting di Indonesia yang dianggap berhasil. Selan Tanah Laut ada Kabupaten Tabanan, Bali, dan Cimahi, Jawa Barat. Di Tabanan ada program meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan percepatan pemberian administrasi kependudukan sesaat setelah upacara pernikahan berlangsung yang sebelumnya didahului dengan konseling pranikah. Inti dari inovasi Tabanan ini tidak sekedar pelayanan administrasi kependudukan, melainkan menitikberatkan pada pemberian konseling dan screening kesehatan sebelum pernikahan bagi pasangan calon pengantin. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan stunting di hulu untuk mempersiapkan generasi masa depan yang unggul. (mjr/mw)
