SEMARANG- Jawa Tengah sudah mengalami penurunan stunting yang cukup tajam, namun mengapa angka anak stunting masih tinggi di Jawa Tengah? Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin mengungkapkan apa penyebabnya.
Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, Prevalensi Jawa Tengah berada di angka 27,68 persen, dan data SSGI 2021 turun tajam menjadi 20,9 persen. Dengan prevalensi tersebut, artinya 1 dari 5 Balita di Jawa Tengah mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan.
Data SSGI 2021 menunjukkan, dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terdapat 14 kabupaten/kota dengan proporsi Balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 21 kabupaten/kota lainnya memiliki prevalensi di bawah angka provinsi.
Kabupaten Wonosobo tercatat sebagai daerah dengan prevalensi Balita stunting tertinggi di Jawa Tengah, yakni mencapai 28,1 persen. Diikuti Kabupaten Tegal 28 persen, dan Kabupaten Brebes 26,3 persen.
Sementara Kabupaten Grobogan memiliki prevalensi Balita stunting terendah di provinsi ini, yakni hanya 9,6 persen. Setelahnya, ada Kota Magelang dengan prevalensi 13,3 persen, dan Kabupaten Wonogiri 14 persen.
Gus Yasin mengatakan, bahwa jumlah ibu melahirkan di Jawa Tengah rata-rata mencapai 551.000 orang setiap tahun, dengan demikian potensi stunting di Jawa Tengah cukup tinggi.
Sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih harus bekerja lebih keras lagi dalam menurunkan angka stunting di beberapa daerah, terutama di tiga kabupaten yang hingga saat ini mendapat pendampingan.
“Ketiga kabupaten itu adalah Kabupaten Brebes dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 26,3 persen. Berikutnya adalah Kabupaten Tegal (28 persen) dan Banjarnegara (23,3 persen),” katanya.
Lebih lanjut, Gus Yasin juga menyampaikan, dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Jawa Tengah kini dilakukan secara keroyokan dengan melibatkan berbagai OPD terkait.
Sehingga penanganan stunting yang awalnya masih dilakukan Dinkes dan belum terintegrasi dengan beberapa dinas yang terkait –saat ini– sudah dilakukan secara konvergen, holistik, dan terintegrasi.
Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melakukan dukungan melalui safari KB, menurunkan unmet need KB (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) serta menurunkan total fertility rate (TFR).
Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil membantu menggerakkan akseptor KB melalui kegiatan non fisik dalam kegiatan TMMD. “Juga Disperakim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) membantu terwujudnya Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan lainnya,” tegas Wagub Gus Yasin.[]
