KUPANG- Sebagai salah satu daerah prioritas percepatan penurunan stunting, Kota Kupang terus meningkatkan aksi nyata dalam menurunkan angka prevalensi stunting di daerahnya. Untuk tahun 2023 nanti, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyiapkan anggaran sebesar Rp18,2 miliar.
Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk mengejar target penurunan prevalensi stunting di Kota Kupang menjadi 10 persen pada tahun 2023, dalam berbagai program.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Djidja Kadiwanu mengungkapkan, anggaran tersebut akan direalisasikan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. “Mereka akan berkolaborasi melakukan berbagai intervensi,” katanya Selasa (27/9/2022).
Saat ini, Pemerintah Kota Kupang telah memiliki peta jalan (roadmap) dan rencana aksi (action plan) percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022-2023. Dokumen ini menjadi panduan penanganan stunting oleh berbagai dinas terkait dan juga pihak swasta yang terlibat.
Dengan intervensi yang sudah diakukan, angka prevalensi stunting Kota Kupang terbukti menurun signifikan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting Kota Kupang tahun 2021 adalah 26,1 persen, di bawah 11,7 persen poin dari rata-rata prevalensi stunting provinsi yang berada pada angka 37,8 persen.
“Oleh karena itu, dengan langkah-langkah penanganan yang tepat diharapkan angka prevalensi stunting dapat menurun signifikan menjadi 10 persen pada 2023,” tambah Djidja Kadiwanu.
Kota Kupang dan Kabupaten Kupang termasuk daerah yang tengah berjuang keras menekan angka stunting serendah-rendahnya, guna memenuhi target pemerintah pusat yang secara nasional mematok target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Kupang, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai daerah penyumbang prevalensi stunting tertinggi telah menerapkan banyak program.
Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden, Abdul Mu’is mengapresiasi program-program yang diterapkan oleh Pemda-pemda di lingkungan Provinsi NTT. Terkait posisi Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), pihaknya juga terus membantu merekrut dukungan swasta untuk bersama-sama mendorong program ini.
Sekretariat Wakil Presiden sendiri memiliki program kolaborasi bersama PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Pemprov NTT, dan Pemkab Kupang, Pemkab TTS (Timor Tengah Selatan), serta Pemkab TTU (Timor Tengah Utara), yang sudah dimulai sejak Desember 2019.
Abdul Mu’is mengharapkan pemerintah daerah lainnya dapat mereplikasi kegiatan kemitraan semacam ini. “Pemerintah tidak dapat menuntaskan permasalahan stunting sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Kolaborasi adalah salah satu kunci keberhasilan” katanya. “Kolaborasi selalu kita dorong” tambahnya. Kami mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung ini dapat sustain atau berkelanjutan,” katanya. (mjr/mw)
