JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat optimis target menekan angka prevalensi stunting di bawah 14% bisa direalisasikan dengan berbagai upaya yang konvergen dan holistik. Anggota Komisi X DPR RI itu melihat keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat telah terjalin baik. Beberapa program bahkan telah menjadi tren di pemerintah daerah, seperti gerakan makan telur, makan ikan, orang tua asuh stunting, dan lain-lain.
“Diperlukan kerja sama dari semua elemen. Menjangkau seluruh rakyat Indonesia tidak mudah bila dilakukan parsial,” kata Lestari Moerdijat. Aksi nyata dan berbagai kampanye yang dilakukan pemerintah saat ini telah dapat menurunkan stunting secara signifikan. “Tidak ada banyak waktu, semua harus bersinergi dan melakukan langkah cepat,” tandas senator perempuan yang biasa dipanggil Mbak Rerie.
Perkembangan global menimbulkan banyak perubahan di masa mendatang. Untuk menyiapkannya membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi agar mampu beradaptasi dengan kondisi terkini. Caranya adalah dengan menjamin kecukupan gizi yang seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan Balita.
Hal yang sama dikatakan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) itu mengingatkan, misi menurunkan stunting dari awal didesain sebagai aksi bersama secara kolaboratif, konvergen, integratif, dan holistik antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Saat ini, energi pemerintah banyak dicurahkan untuk 12 provinsi yang menjadi prioritas dalam percepatan penurunan stunting. Sebanyak tujuh provinsi dijadikan prioritas karena memiliki prevalensi stunting tertinggi. Lima provinsi lainnya diprioritaskan karena memiliki jumlah Balita stunting terbanyak.
Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Sedangkan lima provinsi dengan jumlah Balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
Menurut Wapres KH Ma’uf Amin, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting sekitar 3% sampai 3,5% dalam setiap tahunnya hingga 2024. Namun sebagian provinsi, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang target lebih ambisius, yaitu zero stunting.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018. Pemerintah memasang target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. “Itu artinya, tak sampai 2,5 tahun kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 10,4%. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya,” pungkas KH Ma’ruf Amin. (mjr/mw)
