Rapat Setwapres dengan Bank Dunia membahas Program INEY 2 (30/11/2023). (Foto: Setwapres)
JAKARTA (https://stunting.go.id)- Pemerintah Indonesia telah menyetujui hibah dari GFF dan GAVI serta pinjaman dari Bank Dunia untuk program percepatan penurunan stunting periode 2024-2028. Program ini dikemas dalam skema Investing in Nutrition and Early Years (INEY) tahap 2. INEY 2 adalah lanjutan dari program INEY 1 yang telah terlaksana pada periode 2018-2023.
INEY merupakan dukungan program bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan anak 0-59 bulan untuk percepatan penurunan stunting pada anak di bawah lima tahun. Menurut rencana, Bank Dunia akan mengucurkan dana USD 600 juta yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program percepatan penurunan stunting dalam periode 2024-2028, sekaligus akan diperoleh dana hibah sebesar USD 30 juta dari GFF dan GAVI untuk mendukung program ini.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, mengungkapkan program INEY akan dilanjutkan karena persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan perhatian besar. Persoalan stunting dinilai memiliki dampak yang luas tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga perekonomian dan kualitas generasi bangsa.
Saat ini, prevalensi stunting masih 21,6% menurut SSGI 2022, yang berarti masih cukup jauh dari target pemerintah di akhir 2024, yaitu 14%. “Kebutuhan untuk menekan stunting sangat mendesak, karena Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi. Pada saat itu, tidak boleh lagi ada angka stunting tinggi,” katanya pada saat memberikan sambutan pengantar dan membuka kegiatan Kick-off Meeting Implementation Support Mission (ISM) Program INEY 1 dan INEY 2.
Seperti diketahui, pemerintah sejak tahun 2018 mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan percepatan penurunan stunting (PPS) berupa pinjaman dan hibah melalui program INEY. Pinjaman yang diberikan sebesar USD 400 juta melalui mekanisme Program for Result (PforR). Perjanjian pinjaman ditandatangani pada 1 Agustus 2018 dan berlaku sampai 30 Desember 2023.
Pencairan pinjaman tidak dilakukan serta merta, melainkan bertahap berdasarkan capaian pelaksanaan program, yang disebut Disbursement Linked Indicator (DLI). Programnya sendiri dilaksanakan di 9 kementerian dan lembaga negara. Pinjaman ini disertai dengan hibah atau grant sebesar US$24 juta yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden sebagai Coordinator Implementing Agency. Sedangkan implementasinya melalui Setwapres, Bappenas, Kemendagri, dan Kemendesa.
Pada INEY 1, upaya bersama yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Program INEY 2 akan memperpanjang durasi program dan memperluas cakupannya.
Program ini akan dikembangkan berdasarkan banyak keberhasilan yang telah diraih sebelumnya, dengan fokus pada menjaga momentum untuk mencapai sasaran target 14%. Program ini ditujukan untuk melanjutkan dan memperdalam kepemimpinan nasional dalam upaya pengurangan stunting, meningkatkan penyelenggaraan beragam intervensi yang berdampak-tinggi, spesifik-gizi dan peka-gizi, serta memperkuat koordinasi di tingkat daerah–masyarakat dalam konteks penurunan stunting.
Sebagaimana INEY 1, program INEY 2 juga dijalankan menggunakan mekanisme program untuk hasil (Program for Results – PforR), di mana dukungan keuangan dikeluarkan ketika pemerintah mencapai hasil program yang spesifik.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengaku puas dengan hasil INEY 1. “Kami merasa senang dengan berbagai hasil positif dari upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan stunting yang didukung oleh program INEY Tahap 1,” katanya. Dengan keberhasilan yang sudah dicapai, program INEY tahap 2 merupakan kelanjutan dari keberhasilan tersebut dengan cakupan yang diperluas.
Dari semua itu dukungan Bank Dunia terhadap sektor gizi Indonesia merupakan komponen penting pada Kerangka Kerja Kemitraan Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia tahun 2021-2025, yang berfokus pada beragam prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (mjr.mw)
