LOMBOK TENGAH (23/07)— Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (Dujak PMPP) Sekretariat Wakil Presiden RI Dr. Ir. H. Suprayoga Hadi, M.S.P meminta pemerintah Kabupaten Kota Lombok untuk menggerakkan para kader pendamping masyarakat melakukan aksi nyata penurunan stunting.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu kerja keras lagi untuk menurunkan angka stunting yang masih relatif tinggi, yakni 32,1% pada tahun 2021 menurut Data SSGI, Kementerian Kesehatan. Prevalensi angka ini adalah urutan ketiga tertinggi setelah Lombok Timur 37,6% dan Lombok Utara 34%, hampir mendekati angka prevalensi stunting provinsi NTB yang juga sangat tinggi 31,4%,” pesan Suprayoga Hadi dalam diskusi paparan hasil kunjungan lapangan di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 22 Juli 2022.
Pagi hari sebelum diskusi, Deputi Dujak PMPP yang juga Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen kepemimpinan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) melakukan kunjungan lapangan ke Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini dilakukan Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) bersama dengan World Bank (WB) untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan membuahkan hasil yang ditargetkan. Selain itu juga untuk menggali kendala dan hambatan lapangan yang dihadapi untuk perbaikan di masa mendatang.
Dalam diskusi itu, selain Deputi Dujak PMPP Setwapres juga berbicara Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si dan Ibu Satu Kahkonen Kepala Perwakilan (Country Director) World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste. Acara yang dipandu oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang terkait dengan penanganan stunting di daerah.
“Alhamdulillah, Lombok Tengah sudah membentuk Tim Pokja Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten, Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di semua 12 Kecamatan dan di semua 139 desa/kelurahan. Total anggaran untuk stunting tahun 2022 ini adalah Rp.111.595.724.549. Ke depan kami akan memprioritaskan penanganan stunting, kemiskinan, dan layanan layak anak menjadi satu napas, karena tiga hal ini dalam kenyataannya saling berkelindan,” papar Wakil Bupati Nursiah.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, khususnya Desa Sukarara, dan ibu-ibu yang seharian menjalankan tugas di Posyandu, Puskesmas, PAUD, dan layanan lain untuk mencegah dan menurunkan stunting. Kerja kalian harus terus dilanjutkan. Jalan kita masih panjang. Setiap hari akan ada bayi yang lahir dan kita harus meresponsnya,” komentar Ibu Satu Kahkonen Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Dalam refleksinya setelah kunjungan lapangan ke Desa Sukarara, Suprayoga Hadi Deputi Dujak PMPP juga memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya keras Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, para kader pendamping masyarakat, kader Posyandu, kader pemberdayaan masyarakat, dan para penyuluh yang terus memberikan pelayanan dan penyadaran kepada masyarakat untuk percepatan penurunan stunting.
“Namun, karena banyaknya kader-kader pendamping di desa dengan berbagai tugasnya, kiranya perlu ada konsolidasi agar kerja masing-masing kader ini sinergis, konvergen, dan integratif dengan visi yang sama untuk mempercepat penurunan stunting,” pesan Suprayoga Hadi setelah mendengarkan berbagai penjelasan tentang strategi implementasi dalam percepatan penurunan stunting di daerah, khususnya di desa.
Di akhir sesi, Suprayoga Hadi berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan jajarannya untuk lari mempercepat penurunan stunting agar target nasional prevalensi 14% pada tahun 2024 tercapai.
