Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, memberi paparan pada acara “Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting” di Istana Wakil Presiden (6/10/2022).
JAKARTA—Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) meminta seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memaksimalkan alokasi dana untuk program percepatan penurunan staunting. Saat ini, pendanaan program percepatan penurunan stunting berasal dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan APBD semua level pemerintah daerah, hingga dana desa. Namun, alokasi dana APBD untuk stunting masih bervariasi dan cenderung dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, saat memberikan paparan di acara “Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting” di Istana Wakil Presiden pada Kamis (6/10/2022).
Acara yang diinisiasi oleh Sekretariat Wakil Presiden dan didukung oleh Kementerian Agama ini mendatangkan 24 Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dari 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting, dan 36 orang dari pimpinan Ormas Islam dan kementerian/lembaga. Selain para penyuluh agama yang hadir secara langsung, ada 30an ribu penyuluh agama lainnya yang hadir dan mengikuti Halaqoh Nasional ini melalui platform Webinar dan youtube.
Hadir dan memberikan sambutan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Menteri Agama dalam Halaqoh Nasional ini juga sekaligus meluncurkan secara resmi aplikasi e-PA (Elektronik Penyuluh Agama) yang digunakan oleh penyuluh agama seluruh Indonesia. Salah satu tema penting dari bimbingan dan penyuluhan agama dalam aplikasi ini adalah penyuluhan stunting.
Suprayoga Hadi mengungkapkan, percepatan penurunan stunting saat ini telah menampakkan hasil signifikan. Tetapi jika dilihat secara kuantitatif angkanya masih cukup tinggi. Data SSGI terakhir (2021) menunjukkan, masih terdapat bayi stunting sebanyak 6 juta, atau di angka prevalensi 24,4 persen. Itu artinya, satu dari empat Balita mengalami kekurangan gizi kronis.
“Stunting akan menjadi masalah besar apabila tidak dikendalikan. Bayi-bayi yang lahir saat ini adalah human capital yang akan menyangga nasib bangsa ini ke depan,” katanya. Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, lanjutnya, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap daya saing negara.
Setelah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas, pemerintah terus mengejar target hingga di angka 14 persen pada 2024. Strategi nasional percepatan penurunan stunting diprioritaskan pada tujuh provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Program yang sama juga digencarkan pada lima provinsi padat penduduk, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Di 12 provinsi prioritas itu telah digencarkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif ke keluarga sasaran. Intervensi spesifik adalah intervensi yang menyasar pada penyebab langsung terjadinya stunting. Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi yang menyasar pada penyebab tidak langsung terjadinya stunting, yang pelaksanaannya sebagian besar ada di luar sektor kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin memberikan arahan dan meminta meminta seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Stunting adalah tantangan besar kita, apabila tidak diatasi, maka kita akan kehilangan generasi emas kita,” tandasnya.
Diketahui, sejak tahun 2013, prevalensi stunting berhasil diturunkan secara konsisten. Pada tahun 2013, prevalensi stunting berada di angka 37,2 persen. Angka ini turun signifikan menjadi 27,7 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 24,4 persen.
“Target kita prevalensi stunting harus turun di angka 14 persen pada tahun 2024,” kata Wakil Presiden. “Itu artinya, selama tahun 2022-2024 harus konsisten turun per tahun sekitar 3,5 persen,” lanjutnya.
Wakil Presiden menekankan, stunting bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi masalah multi dimensional. Upaya percepatan penurunan stunting, menurut Wakil Presiden, adalah langkah-langkah mulia untuk mengimplementasikan maqashid asy-syari’ah atau tujuan hukum Islam.
Sebagai mantan Rais Am PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyoroti masalah kegagalan tumbuh pada Balita ini sebagai kondisi yang mengancam masa depan bangsa. Aksi nyata mencegah dan menangani stunting menurut kaca mata fikih Islam adalah bagian dari hifdh an-nafs atau perlindungan jiwa, hifdh al-‘aql atau perlindungan akal, dan hifdh an-nasl atau perlindungan keturunan. “Jadi ini adalah bagian dari ibadah,” pungkas Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. (mjr/mw)
—
Caption: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, memberi paparan pada acara “Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting” di Istana Wakil Presiden (6/10/2022).
