KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Buku Indeks Khusus Penanganan Stunting IKPS

8 Juni 2023 | Kementerian & Lembaga, Produk Pengetahuan, Pusat Pembelajaran

Stunting merupakan ancaman serius bagi Indonesia untuk dapat ‘menikmati’ bonus demografi di tahun 2030. Bonus demografi adalah populasi penduduk yang produktif (usia kerja) jauh lebih banyak ketimbang penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi ini akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan Indonesia jika sumber daya manusia memiliki kapasitas yang unggul. Namun kesempatan emas ini bisa gagal dimanfaatkan jika stunting tidak segera dicegah. Indonesia akan melewatkan masa bonus demografi dengan tidak optimal karena tidak dapat menciptakan generasi emas Indonesia. Banyaknya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik terutama jika penduduk usia kerja tidak memiliki keahlian dan ketrampilan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut UNICEF, anak dengan kondisi stunting memiliki IQ 11 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang tidak stunting. Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2022, bahwa prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 21,6%. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa Indonesia telah ‘kehilangan’ 21,6% bonus demografinya karena stunting. Merespon situasi tsb, pemerintah terus mengupayakan berbagai hal untuk dapat mengantisipasi kehilangan yang lebih besar lagi karena stunting, sehingga Indonesia dapat memetik manfaat bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030. Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan derajat kesehatan penduduk.
Salah satu alat yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kinerja pelaksanaan program/ intervensi percepatan penurunan stunting adalah Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS). Kinerja pelaksanaan program diukur berdasarkan 6 dimensi, yaitu kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sumber data yang digunakan adalah Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh BPS. IKPS mulai disusun pada tahun 2018. Untuk tahun 2022, dilakukan penyusunan IKPS tahun 2021 dengan menggunakan hasil Susenas tahun 2021.