KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

BLT Desa untuk Atasi Stunting, Kemenkeu Imbau Tak Dibelikan Rokok atau Pulsa

29 Juli 2022 | Berita, Media

BOGOR- Pemerintah terus mempercepat upaya penurunan stunting baik melalui program ataupun anggaran. Target pemerintah pada tahun 2024, angka prevalensi stunting adalah 14 persen. Pemerintah melalui Kementerian Keuangantelah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi keluarga melalui BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa).

Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan pemanfaatan dana desa untuk BLT Desa sebesar 40 persen. Alokasi yang besar itu diharapkan bisa mengoptimalkan program perlindungan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan stunting.

Makanya dia berharap dana tersebut bisa digunakan sesuai dengan sasaran dan tidak digunakan di luar kebutuhan meningkatkan makanan bergizi.

“Kami gunakan BLT Desa untuk menangani stunting. Dengan ada tambahan uang ini diharapkan mereka (penduduk desa miskin) bisa beli (makanan bergizi), sambil doa juga biar enggak dibelikan pulsa dan rokok,” ujarnya dalam media gathering di Sentul, Bogor, Kamis (28/7/2022), dikutip dari Kompas.com.

Di luar dana BLT Desa, Dana Desa sebesar 20 persen juga dialokasikan untuk ketahanan pangan. Diharapkan dengan adanya bantuan ini desa tersebut bisa meningkatkan kemampuan pangannya untuk kesejahteraan penduduk desa. Astera menjelaskan, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui transfer dana dari pusat ke daerah dengan bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dan DAK Non-Fisik.

Dana itu dapat digunakan untuk pembangunan sarana kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga pelayanan program Keluarga Berencana (KB). “Ini dilakukan karena kita tetap butuh fasilitas kesehatan untuk memonitor stunting,” kata dia.

Dia menjelaskan, dana dari pusat tersebut akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pada dasarnya penanganan stunting melibatkan pengelolaan dana di Pemerintah Daerah (Pemda).

“Jadi, kami dorong daerah untuk atasi stunting dengan APBD, bisa dari kesehatan, KB, dan infrastrukturnya. Orang stunting biasanya kurang gizi, bisa karena tidak mampu membeli makanan, maka kami pastikan untuk orang tuanya bisa punya duit (yang cukup untuk beli makanan bergizi),” tutup dia.[]

BAGIKAN

Baca Juga

Link Terkait