JAKARTA – Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) menerima kunjungan dan konsultasi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting pada Kamis, 28 Juli 2022 di Jakarta.
“Kami datang untuk mendiskusikan kondisi kemiskinan dan stunting di Bengkulu, sekaligus minta pencerahan dan pandangan-pandangan Setwapres tentang strategi mengentaskannya, terutama kaitannya dengan data yang harus kami gunakan,” jelas Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani, mengawali pembicaraannya di hadapan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Abdul Mu’is dari Setwapres.
Wakil Gubernur Bengkulu datang ke Jakarta didampingi oleh sejumlah petinggi organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi yang terkait dengan kemiskinan dan stunting. Di antaranya adalah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A PPKB, Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan Badan Penghubung Provinsi Bengkulu.
Hadir juga dalam pertemuan ini adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Setwapres.
“Provinsi Bengkulu termasuk daerah yang memiliki prevalensi angka kemiskinan ekstrem cukup tinggi, yaitu 6,17% dan penduduk miskin 15,03%. Ini data Susenas Maret 2020 yang diolah BPS. Dari 10 kabupaten/kota di Bengkulu, ada 4 kabupaten/kota yang harus dijadikan fokus wilayah penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2020. Yaitu, Kota Bengkulu 9,86%, Bengkulu Selatan 9,99%, Seluma 7,75%, dan Kaur 6,77%,” papar Deputi Suprayoga Hadi yang juga menjadi Sekretaris Eksekutif TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
“Namun, prevalensi stunting Provinsi Bengkulu tahun 2021 di bawah angka nasional, yakni 22,1%. Semua Kepala Daerah kabupaten/kota juga sudah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Hanya ada 1 kabupaten yang prevalensi stunting di bawah 14%, yaitu Kabupaten Kaur (11,3%) dan 9 kabupaten/kota lainnya prevalensi di atas 20%. Namun, ada 5 kabupaten yang harus diperhatikan, karena prevalensi stuntingnya masih tergolong tinggi, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Lebong, dan Kabupaten Kepahiang,” lanjut Suprayoga Hadi yang juga Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan.
Asisten Deputi Abdul Mu’is yang juga Ketua/Pelaksana Harian Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Setwapres menambahi bahwa peran provinsi di antaranya adalah melakukan Monev pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota dan melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dan memberikan umpan balik kepada daerah terkait pencapaian aksi konvergensi penurunan stunting.
“Provinsi Bengkulu harus memperkuat lagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi dua program prioritas pemerintah ini, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Ini bisa dicapai jika data kita akurat dan terkini untuk menetapkan sasaran program intervensi tepat sasaran. Kemenko PMK telah berkoordinasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan TNP2K dalam penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021. Ini dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem,” pesan Suprayoga Hadi mengakhiri pertemuan konsultasi ini. []
