DEPOK (stunting.go.id) – Salah satu agenda delegasi Pemerintah Laos ke Indonesia dalam “Kunjungan Belajar Delegasi Pemerintah Laos dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” adalah melihat langsung implementasi program percepatan penurunan stunting di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (7/9/2023).
Dalam kunjungan ini, delegasi Laos tidak saja belajar konvergensi sejak proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, penganggaran, hingga konvergensi kegiatan lintas organisasi dan OPD di tingkat kota, tetapi juga menyaksikan langsung layanan Posyandu dan implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Delegasi Pemerintah Laos sebanyak 17 orang yang difasilitasi oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) disambut oleh pejabat pemerintah Kota Depok. Selama di Depok, delegasi ini diajak berbagi pengalaman dan kunjungan langsung ke lapangan.
Pada sesi berbagi pengalaman, dipaparkan strategi Kota Depok dalam melahirkan kebijakan, menerapkan kebijakan, melakukan penganggaran, dan konvergensi lintas organisasi perangkat daerah dalam percepatan penurunan stunting.
Hadir dalam berbagi pengalaman ini, Sekda Depok Supian Suri, Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana, Kepala DP2AP2KB Kota Depok Nessi Annisa Handari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok Widyati Riyandari.
Dalam diskusi yang dipandu oleh tenaga ahli Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Setwapres, Irma Siahaan, Sekda Depok mengungkapkan bahwa Depok memiliki sejumlah visi dan misi yang di antaranya menyasar kesehatan masyarakat Depok.
“Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu targetnya adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 4,7% pada tahun 2026,” jelas Supian Suri di Kantor Walikota Depok, Jawa Barat.
Mewujudkan visi tersebut, Walikota Depok menerbitkan Peraturan Walikota tentang percepatan penurunan stunting, dan menjadikan Wakil Walikota sebagai ketua TP2S, yang dibantu oleh Bappeda dan Dinas KB.
“Perencanaan dan penganggaran stunting masuk dalam dokumen perencanaan Kota Depok sejak tahun sebelum pelaksanaan program. Adapun sumber pendanaan program adalah APBD, baik Dana Perimbangan, Perangkat Daerah, dan Dana Kelurahan, serta Dana CSR melalui forum CSR yang ada di Kota Depok,” jelas Kepala Bappeda, Dadang Wihana, di hadapan delegasi Laos.
Dalam perencanaan dan penganggaran, Bappeda menggunakan sistem SAKTI, yakni sebuah sistem yang digunakan oleh Kemenkeu. “Mengenai besar anggaran DAK dan DAU sudah ditentukan oleh Pusat, pengajuan tetap berjenjang melalui provinsi,” jelasnya.
Secara umum, proses pendanaan di Kota Depok mengikuti proporsi yang diatur dalam skala nasional. “Karena pendanaan di Indonesia bersifat terpusat sehingga komposisi penganggaran pun mengikuti regulasi yang berlaku. Misalnya untuk pendidikan, sama dengan yang ditetapkan Pemerintah bahwa alokasinya 20% total APBD” jelasnya.
Delegasi Pemerintah Laos melakukan kunjungan studi selama empat hari, sejak 4-7 September 2023. Fokus studi mereka pada kebijakan, strategi nasional, dan implementasinya dalam percepatan penurunan stunting. Sebelumnya selama tiga hari, difasilitasi oleh Setwapres mereka memperoleh paparan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.(ar.mw)
