Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)/ TP2AK, Setwapres dukung Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) yang diinisiasi Dompet Dhuafa sebagai aksi peduli penanganan Covid-19 dan langkah percepatan stunting di Indonesia, yang diselenggarakan secara daring dan berpusat di Gedung RRI Jakarta, pada Kamis, 17 September 2020.
Aktivitas program APDC mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan iman takwa. Di sektor kesehatan, salah satu aspek yang menjadi fokus utama Dompet Dhuafa adalah penanganan stunting. Parni Hadi, selaku Ketua Pembina Dompet Dhuafa mengungkapkan, dampak Covid-19 telah memandekkan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada gizi maupun anak-anak yang akan lahir.
Terkait hal tersebut Dompet Dhuafa bersama PTT Exploration dan Production (PTTEP) Indonesia telah berkomitmen mendukung program prioritas nasional pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting. Hal ini dilakukan melalui implementasi Model Kerangka Kemitraan Multi Pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menjangkau Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara.
Hadir sebagai pembicara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Wakil Gubernur NTT, Gubernur Gorontalo, Bupati Magetan, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dompet Dhuafa dan General Affairs Manager, PTTEP Indonesia.
Muhajir Efendi, Menko PMK dalam sambutannya menyampaikan bahwa permasalahan stunting bukan hanya beban atau urusan pemerintah maupun negara saja. Pelibatan sektor lain juga diharapkan turut serta dan berperan aktif, komitmen dengan sungguh-sungguh untuk menuntaskan stunting melalui prakarsa organisasi sosial atau masyarakat madani seperti yang dilakukan Dompet Dhuafa.
Dalam paparannya Wakil Gubernur NTT, Benyamin Lola menyampaikan data stunting di daerahnya, “Stunting persoalan utama dari kemiskinan, mengakibatkan mal nutrisi. Provinsi NTT pada Maret 2020 meraih posisi angka kemiskinan 20,90%. Prevalensi stunting 2018 mencapai 42,6%, sementara pada 2019 menurun menjadi 35,5% hingga pada 2020 kembali turun pada posisi 27,9%. Selain itu juga ada kasus gizi buruk di NTT dan dalam mengatasi hal tersebut melalui 7 program prioritas, percepatan penurunan kemiskinan. Dan yang menjadi prioritas penurunan stunting dengan sasaran utama yaitu ibu hamil maupun bayi.”
Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Abdul Muis, menyampaikan apresiasinya secara khusus kepada Dompet Dhuafa dan PTTEP Indonesia yang telah terlibat dan mendukung program pencegahan stunting sesuai arahan Presiden RI.
‘’Pencegahan stunting tidak boleh berhenti meskipun di masa pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen untuk mengedepankan program-program pencegahan stunting. Target nasional penurunan stunting sebesar 14% pada 2024, oleh karena itu Setwapres mendorong terjalinnya kemitraan melalui pelibatan multi pihak seperti PTTEP Indonesia dan Dompet Dhuafa. Melalui kegiatan ini, kedepannya akan mendorong kolaborasi serupa yang dapat dikembangkan dan direplikasi ke seluruh daerah, sehingga penurunan angka stunting di setiap wilayah di Indonesia dapat terwujud,” tutur Abdul Muis.
Hal senada disampaikan oleh General Affairs Manager, PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara, bahwa pihaknya sangat senang dapat terlibat dalam mendukung program prioritas nasional pemerintah yaitu pencegahan stunting. Melalui kolaborasi dalam pencegahan stunting bersama Setwapres dan Dompet Dhuafa, berharap pihaknya dapat membantu pecegahan stunting di daerah yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi lokasi prioritas.
Melalui kegiatan APDC dengan prioritas percepatan solusi stunting di wilayah Republik Indonesia, diharapkan menjadi inspirasi pemangku kepentingan multi sektoral dalam menjalin kerjasama penanganan dan pencegahan stunting di masa pandemi.
