JAKARTA (https://stunting.go.id)- Program percepatan penurunan stunting melalui framework Investing in Nutrition and Early Years seri 1 (INEY 1). Program ini telah berjalan selama lima tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, dengan dukungan biaya dari Bank Dunia untuk menggerakkan intervensi stunting di berbagai daerah di Indonesia.
Rapat penutupan program ini dilakukan pekan lalu oleh Setwapres dan Bank Dunia di Jakarta. Pada pertemuan ini, dibahas perkembangan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program, termasuk mengindentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaaannya dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu juga dibahas rencana pelaksanaan program INEY II yang akan dimulai tahun 2024 hingga 2028.
Terkait hal ini, Setwapres akan menyerahkan dokumen Aide Memoire yang berisi catatan kemajuan program dan agreed action matrix yang akan dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan program yang dapat dipantau bersama kemajuan pelaksanaannya. Semua dokumen pelaporan akan diberi waktu selama enam bulan di tahun 2024. Terkait hal itu, saat ini pihak Setwapres tengah membuat laporan akhir tentang capaian kinerja program dan akuntabilitas anggarannya.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, mengatakan bahwa pada akhir program ini pencapaian indikator keberhasilan program telah diverifikasi oleh BPKP. “Laporan sudah diterima oleh Setwapres dan disampaikan ke Kemenkeu,” katanya. Pinjaman Bank Dunia ini dibarengi dengan hibah dari GIZ sebesar US$24 juta. “Untuk dana hibahnya, saat ini sedang dalam proses pelaporan akhir,” kata Supraoga Hadi.
Pemerintah sejak tahun 2018 mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan percepatan penurunan stunting berupa pinjaman dan hibah melalui program INEY. Pinjaman yang diberikan sebesar USD 400 juta melalui mekanisme Program for Result (PforR) yang ditandatangani pada 1 Agustus 2018 dan berlaku sampai 30 Desember 2023.
Pencairan pinjaman tidak dilakukan serta merta, melainkan bertahap berdasarkan capaian pelaksanaan program, yang disebut Disbursement Linked Indicator (DLI). Programnya sendiri dilaksanakan di 9 kementerian dan lembaga negara. Pinjaman ini disertai dengan hibah atau grant sebesar US$24 juta yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden sebagai Coordinator Implementing Agency. Sedangkan implementasinya melalui Setwapres, Bappenas, Kemendagri, dan Kemendesa.
Keberhasilan program penurunan stunting kemungkinan akan membuat pemerintah Indonesia kembali melanjutkan skema ini di Program INEY II untuk program percepatan penurunan stunting periode 2024-2028.
INEY sendiri adalah dukungan program bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan anak 0-59 bulan untuk percepatan penurunan stunting pada anak di bawah lima tahun. Menurut rencana, pada INEY II Bank Dunia akan mengucurkan dana USD 600 juta yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program percepatan penurunan stunting dalam periode 2024-2028.
Suprayoga Hadi menambahkan, program INEY akan dilanjutkan karena persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan perhatian besar. Persoalan stunting dinilai memiliki dampak yang luas tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga perekonomian dan kualitas generasi bangsa.
Saat ini, prevalensi stunting Indonesia masih 21,6% menurut SSGI 2022, yang berarti masih cukup jauh dari target pemerintah di akhir 2024, yaitu 14%. “Kebutuhan untuk menekan stunting sangat mendesak, karena Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi,” katanya.
Pada INEY 1, upaya bersama yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Program INEY II akan diperpanjang durasi program dan diperluas cakupannya. (mjr.mw)
