KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Setwapres Gelar Kick-Off Meeting Implementation Support Mission (ISM) Program INEY 2022

9 Desember 2022 | Berita, Media

JAKARTA (https://stunting.go.id)– Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) bersama Bank Dunia menggelar Kick-Off Meeting Implementation Support Mission (ISM) Program INEY 2022 di Hotel Pullman pada Jumat, 9 Desember 2022. Kick-off ini merupakan acara pembuka dari seluruh rangkaian ISM yang akan digelar pada pekan depan sejak Senin hingga Kamis, 12-15 Desember 2022.

Implementation Support Mission (ISM) sendiri adalah forum yang digelar bersama antara donor dan pemerintah untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, termasuk mengidentifikasi kendala, hambatan serta isu-isu aktual yang terkait dengan program. Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam satu tahun.
Dalam acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, hadir perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, dan dari Bank Dunia serta Global Financing Facility (GFF).

Dalam pembukaannya, Suprayoga Hadi menjelaskan beberapa hal terkait perkembangan pelaksanaan Program INEY (Investing in Nutrition and Early Years). “Secara umum, kemajuan pelaksanaan program cukup baik. Meskipun dari 5 Indikator level Project Development Objectives (PDO), baru satu indikator yang sudah tercapai 100%, yaitu komitmen Pemerintah Daerah yang sudah mencapai 514 kabupaten/kota. Sementara itu meskipun 3 indikator lain masih belum dapat mencapai target akhir, namun masih dalam track yang cukup baik,” ujarnya mengawali pembicaraan dalam Kick-Off Meeting.

Sementara data tentang konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) belum dapat disediakan, karena menunggu hasil Riskesdas tahun 2023. Adapun data tentang konvergensi di tingkat rumah tangga baru berasal dari 40.227 desa yang diambil dari eHDW (Electronic Human Development Worker).
Dalam kesempatan tersebut, Suprayoga Hadi juga menyampaikan kemajuan capaian DLI Program INEY sejak 2018 hingga 2021. Meskipun sebagian besar DLI tercapai, seperti DLI 1, DLI 2, DLI 3, dan DLI 7, tetapi masih ada DLI yang hanya tercapai sebagian, yakni DLI 4, DLI 6, DLI 8, DLI 9, dan DLI 10. Hanya satu DLI yang belum tercapai, yaitu DLI 5 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang lebih sensitif terhadap kebutuhan gizi dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota prioritas dan meliputi minimal 90% kelompok sasaran. Masalahnya adalah data BNBA e-Waroeng belum disampaikan oleh Kementerian Sosial, sehingga tidak bisa diverifikasi oleh BPKP.

Diketahui, terdapat sejumlah DLI INEY 2021 yang tidak mudah dicapai. Seperti pelatihan guru PAUD di tingkat desa yang terkendala pandemi Covid-19, lalu bantuan non-tunai yang terkendala data e-Waroeng yang belum diterima dari Kemensos, hingga pendataan laporan konvergensi hingga tingkat desa karena ada relaksasi dana desa akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021. “Jika ada hal-hal atau persyaratan yang dianggap sulit dilaksanakan, maka perlu didiskusikan opsi untuk mengubah persyaratan tersebut atau bahkan menghilangkannya,” pesan Suprayoga Hadi.Mengakhiri sambutannya, Deputi PMPP Setwapres menjelaskan bahwa “program INEY tahap I akan selesai pada 30 Desember 2023. Oleh karena itu, pada ISM ini perlu didiskusikan exit strategy dan sustainability plan-nya antara pemerintah dan donor.”

Setelah paparan Deputi Suprayoga Hadi, rapat dilanjutkan membahas secara teknis penjadwalan ISM pada Senin hingga Kamis, 12-16 Desember 2022. Penjadwalan ini berjalan dinamis, karena terkait dengan penjadwalan semua kementerian yang terlibat dalam program INEY 2022. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kehadiran semua kementerian terkait sehingga forum tersebut dapat menghasilkan gambaran menyeluruh tentang perjalanan program percepatan penurunan stunting secara nasional setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021.[]

BAGIKAN

Baca Juga

Link Terkait