Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Senin (11/09/2023). (Foto: Kemendag)
BOGOR (stunting.go.id)– Pemerintah mencairkan bantuan beras untuk masyarakat sebesar 210 ribu ton pada pekan ini. Pelaksanaan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap 2 ini diluncurkan Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Senin (11/09/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau penyerahan bantuan paket beras kepada 645 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Masing-masing penerima mendapatkan satu sak dengan berat 10 kilogram.
“Setiap bulan 210 ribu ton beras akan dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan ke masyarakat, pada September, Oktober, dan November. Masyarakat jangan sampai terdampak harga beras. Inflasi kita pun masih terjaga di 3,2 persen,” ujar Presiden Jokowi. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan di tujuh provinsi di Indonesia.
Bantuan pangan ini, kata Presiden, dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran. Sasarannya adalah 21.353 juta penerima di provinsi prioritas, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam peluncuran bantuan pangan ini, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Bupati Bogor Iwan Setiawan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan.
Bantuan ini bukan bagian dari program bantuan nasional yang rutin, tetapi aksi khusus seperti halnya operasi pasar. Hal ini menyikapi survei Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada periode Agustus hingga akhir tahun terjadi penurunan produksi, hingga di bawah level kebutuhan. Hal ini akan memicu kenaikan harga beras di pasaran.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menuturkan pada saat bantuan ini diluncurkan harga beras sudah mengalami kenaikan 7,9 persen. Padahal bulan Juli lalu bantuan beras tahap 1 baru saja selesai dan kini sudah tahap kedua.
Secara umum pendistribusian bantuan pangan, lanjut Arief, dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyedia transportasi. “Selain itu intervensi stabilisasi pangan juga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 1,4 juta ton.
Selain bantuan cuma-cuma, pemerintah juga mengintervensi dengan cara perluasan penyaluran beras secara masif, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Juga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara konsisten digelar di berbagai daerah.
Selain bantuan pangan dalam bentuk beras, pemerintah juga menaruh perhatian yang besar pada upaya penanganan stunting. Untuk itu, pada saat yang sama juga digelontorkan bantuan pangan komoditas daging ayam dan telur ayam tahap kedua. Bantuan ini dilaksanakan oleh ID FOOD, badan usaha pangan milik negara.
Adapun bantuan ini menyasar 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KBS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sasarannya sama, yaitu 7 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. Paket bantuan dikemas berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur untuk 1 KBS dalam tiga kali penyaluran. (mjr.mw)
