Bupati Janeponto, Iksan Iskandar, memberikan pengarahan terkait stunting di gedung Kalabbirang, Kompleks Kantor Bupati Janeponto (3/6/2022). Foto: jenepontokab.go.id

MAKASSAR- Masalah stunting dan kekurangan gizi masih menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Janeponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Angka prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulsel berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 adalah Kabupaten Jeneponto yang mencapai 37,9 persen. Angka prevalensi stunting terendah di Provinsi Sulsel adalah Kota Makassar, yang menurut SSGI 2021 hanya di angka 18,8 persen.

Provinsi Sulsel sendiri, menurut data SSGI, angka prevalensi stuntingnya berada pada angka 27,4 persen, di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 24,4 persen, namun turun 6,2 persen poin dibanding dengan prevalensi stunting 2019 yang berada pada angka 21,2 persen (SSGBI 2019).

Menurut Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, pihaknya tengah melakukan upaya simultan untuk menurunkan angka stunting. “Ini proses yang kompleks. Kita harus membuat perencanaan dan aksi nyata yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan,” katanya.

Dengan posisi tersebut, Kabupaten Jeneponto mendapat perhatian khusus untuk program percepatan penurunan stunting. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel, Andi Ritamariani, pihaknya terus meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di Janeponto.

Dalam hal ini BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tim-tim itu diberikan ruang kreativitas agar dapat memaksimalkan hasil yang hendak dicapai. Koordinasi dilakukan rutin guna mengontrol perkembangan berbagai inovasi yang diterapkan tim di lapangan.

BKKBN sebagai Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting menggiatkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) mulai dari jajaran pejabat provinsi hingga kabupaten/kota. BAAS adalah gerakan gotong royong untuk mempercepat penurunan stunting, yang didesain menyasar langsung keluarga. Hal itu dilakukan karena program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja.

“Karena itu negara memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting,” kata Andi Ritamariani. Program ini ditarget dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan prevalensi angka stunting 14 persen pada tahun 2024. (mjr/mw/ant)