PALANGKARAYA- Guna mencegah bertambahnya angka stunting di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota terus memaksimalkan peran pendamping keluarga. Pasalnya, percepatan penurunan stunting sudah menjadi program prioritas nasional.
“Untuk itu, kita juga terus memaksimalkan peran pendamping keluarga, terutama melakukan pendampingan terharap ibu hamil dan menyusui,” kata Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastikah, dikutip dari Republika, Minggu 14 Agustus 2022.
Pemerintah Palangkaraya melalui tim pendamping keluarga semakin menggencarkan upaya preventif, promotif, dan tindakan yang berdasar pada prosedur operasional terstandar (SOP) terkait stunting. Pendamping keluarga adalah ujung tombak pemerintah dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, sekaligus pemberi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait upaya-upaya dalam mencegah stunting berbasis keluarga.
Dalam satu Tim Pendamping Keluarga terdiri dari bidan, tim penggerak PKK, kader KB, dan tim yang memberikan pembinaan guna menciptakan ketahanan keluarga.
Tim Pendamping Keluarga, pada saat memberikan pendampingan dan edukasi, juga sekaligus memantau kondisi keluarga melalui kunjungan ke rumah, berkomunikasi dengan calon pengantin mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, akte kelahiran bagi anak, dan hal-hal negatif akibat nikah siri dan nikah anak.
Untuk calon pengantin yang ingin menikah diberikan pendampingan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan, seperti Hemoglobin (Hb) dalam darah, mengukur tinggi badan serta berat badan minimal tiga bulan sebelum pernikahandilaksanakan.
“Kita juga akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas gizi dalam 1.000 hari kehidupan pertama seorang anak,” tambah Wakil Wali Kota Palangkaraya.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta para camat dan lurah semakin gencar dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, terutama mendorong setiap keluarga memiliki tim pendamping dalam memastikan asupan gizi yang berkualitas.
Percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini harus didukung oleh semua sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa segala bentuk intervensi yang dilakukan terlaksana dengan baik.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palangka Raya
Avina Fairid Naparin dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya juga akan selalu siap berkolaborasi dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari lingkup rumah tangga, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rakernas PKK Tahun 2020.
“Penanggulangan stunting harus sampai pada tingkat keluarga, terutama keluarga berisiko stunting. Kita juga harus memastikan seluruh intervensi yang dilakukan benar-benar tepat pada kelompok sasaran,” kata Avina.[]
