MOJOKERTO- Kota Mojokerto adalah kota paling rendah prevalensi stunting di Jawa Timur dengan angka 6,9 persen berdasarkan data SSGI 2021. Namun, itu tidak membuat mereka berpuas diri. Pemerintah Kota mengajak DPRD, Forkominda, dan organisasi masyarakat lainnya, untuk melakukan Deklarasi Kota Mojokerto Zero Stunting.
Deklarasi tersebut dilakukan dalam Forum Rembug Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Sabha Mandala Madya Pemerintah Kota Mojokerto, Rabu 20 Juli 2022, dikutip dari Kominfo.Jatimprov.go.id.
Kota Mojokerto terus menunjukkan tren penurunan stunting, dari tahun 2018 dengan prevalensi 9,95 persen, kemudian turun menjadi 9,04 pada tahun 2019, dan tahun 2020 turun kembali menjadi 7,71 persen.
Wali Kota Mojokerto Ning Ita mengatakan deklarasi tersebut adalah komitmen dan memiliki konsekuensi agar setiap unsur yang terlibat dari pemerintah, legislator, dan stakeholder yang lain harus memiliki andil dalam bekerja keras menurunkan stunting, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
“(Deklarasi) ini tentu akan dituangkan dalam bentuk rencana aksi bersama yang di-breakdown berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Apa, siapa, harus berbuat apa dalam hal ini,” kata Ning Ita.
Kata Ning Ita, cara kerja tersebut adalah cara kerja keroyokan (gotong royong). Dia optimis, cara kerja tersebut akan membuat tujuan akan lebih cepat tercapai ketimbang bekerja masing-masing. Seperti berkali-kali ditegaskan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting bahwa percepatan penurunan stunting memang harus dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melibatkan kerjasama multisector di pusat, daerah, dan desa.
