JAKARTA (https://stunting.go.id)—Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie, mengonsultasikan percepatan penurunan stunting ke kantor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Sekretariat Wakil Presiden RI di Grand Kebon Sirih Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/22). Dalam kunjungannya, Wakil Bupati hadir bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Tegal beserta pejabat lainnya.
Sabilillah Ardie mengatakan bahwa percepatan penurunan stunting di Tegal telah dilakukan dengan sebaik mungkin. Kendati begitu, ia memerlukan masukan dari TP2S Pusat. “Kehadiran kami ke sini untuk meminta arahan mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tegal agar berjalan lebih maksimal,” ujarnya di Jakarta.
Delegasi Wakil Bupati Tegal diterima oleh Tim TP2S Setwapres yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan Setwapres Abdul Mu’is. dan Tenaga Ahli Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Sekretariat Wakil Presiden RI.
Dalam kesempatan tersebut, Suprayoga Hadi memaparkan kondisi terkini kasus stunting di Kabupaten Tegal berdasarkan data-data dari SSGI 2021, Susenas, dan sumber data lainnya. Secara umum, Kabupaten Tegal memiliki angka prevalensi stunting yang sangat tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil SSGI 2021, prevalensi stunting Kabupaten Tegal adalah 28,0 persen, tertinggi kedua setelah Kabupaten Wonosobo. Angka ini sebenarnya sempat turun dari 30,6 persen pada tahun 2018 menjadi 24,2 persen pada tahun 2019, namun naik kembali pada tahun 2021 menjadi 28,0 persen. Posisi ini masih di atas rata-rata prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah sebesar 20.9%.
“Maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas alokasi belanja kegiatan-kegiatan baik yang bersumber dari DAK, Dana Desa, dan sumber APBD lainnya, apakah kegiatan-kegiatan telah memberikan dampak terhadap penurunan stunting di Kabupaten Tegal,” kata Suprayoga Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, Suprayoga Hadi juga memberikan sejumlah masukan atas permasalahan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Tegal, lengkap beserta usulan rencana kerja, sumber dana, dan penanggung jawab pelaksananya.
Dalam aspek tata kelola, terdapat sejumlah indikator yang ditekankan oleh Suprayoga Hadi, antara lain: komitmen pimpinan, regulasi, perencanaan, anggaran, sumber daya manusia (TP2S dan TPK), pendataan, dan monitoring evaluasi. Dalam intervensi spesifik, disebutkan indikator konsumen TTD remaja putri dan ibu hamil, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pemantauan pertumbuhan, PMT balita, dan PMT Bumil KEK.
Suprayoga Hadi juga menyebut sejumlah indikator intervensi sensitif yang perlu diperhatikan untuk Kabupaten Tegal. Di antaranya adalah cakupan air minum layak, cakupan KB, PKH, dan BPNT, PBI dan JKN, edukasi gizi, bimbingan perkawinan, PAUD, dan BKB.
Usai paparan, terjadi diskusi interaktif yang melibatkan TP2S Setwapres dan para Kepala Dinas Kabupaten Tegal. Di akhir diskusi, Wabup Sabilillah Ardie mengucapkan terima kasih atas masukan dan arahannya. Ia berharap, masukan ini dapat memperbaiki kualitas penanganan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tegal. (aro/mw)
