Percepatan penurunan stunting pada anak balita merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Pemerintah memandang bahwa sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada Tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting.
Tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018 dan juga menjadi tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2022, prevalensi stunting terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun sebanyak 2,8% poin dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%. Meskipun mengalami penurunan, namun penurunan sebesar 2,8% poin kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,4% per tahun. Dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,8% poin, maka untuk mencapai target di tahun 2024 prevalensi stunting harus dapat diturunkan sebesar 7,6% poin dalam 2 tahun ke depan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program dalam 2 tahun ke depan.

Tahun 2022 juga menjadi tahun pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada tahun 2020–2021. Berbagai program dan kegiatan yang sempat terhenti pada periode tahun 2020–2021 mulai kembali dilaksanakan di lapangan. Ini tentu saja suatu pertanda baik bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Sejak tahun 2018 telah dilakukan perhitungan IKPS yang tujuannya mengukur kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000 HPK. Penyusunan indeks dilakukan setiap tahun dengan menggunakan data Susenas, tujuannya agar dapat dibandingkan tren cakupan intervensi antar tahun terhadap rumah tangga sasaran, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Proses penyusunan IKPS dimulai dengan penyusunan Panduan Perhitungan IKPS oleh BPS di tahun 2018, kemudian verifikasi oleh BPKP dan direkomendasikan untuk dilakukan revisi dengan menambah variable Pendidikan di tahun 2019. Pada tahun 2020 kemudian dilakukan revisi berdasarkan masukan BPKP dan diskusi dengan pakar. Dan merespon situasi Covid-19, di tahun 2022, kembali dilakukan penyesuaian dua indikator terdampak yaitu kepemilikan JKN/Jamkesda dan Penerima KPS/KKS/ bantuan sosial.
Dari tahun 2018 ke 2022, terjadi kenaikan indeks sebesar 2,4 poin. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program terkait dengan penurunan stunting. Pada 2 (dua) tahun terakhir, mayoritas indeks dimensi penyusun IKPS menunjukkan peningkatan.

Hasil Perhitungan Indeks Khusus Penangan Stunting tahun 2018 – 2021

IKPS disusun oleh 6 dimensi: kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlinsos.

1. Dimensi kesehatan disusun oleh indikator imunisasi, penolong persalinan oleh nakes di faskes, dan KB modern.
   • Dimensi kesehatan mengalami kenaikan 1,4 poin;
   • Dari 3 indikator penyusun, kenaikan tertinggi ada pada indikator imunisasi dan kenaikan terendah pada indikator KB modern;
   • Walaupun naik, cakupan indikator imunisasi dan KB modern baru mencapai 67%. Di sisi lain, cakupan penolong persalinan oleh nakes di faskes sudah mencapai 90%.
2. Dimensi gizi disusun oleh indikator ASI eksklusif dan MPASI
   • Dimensi gizi mengalami kenaikan 2,8 poin;
   • Dari 2 indikator penyusun dimensi gizi, MPASI meningkat sangat signifikan yaitu 4,9 poin;
   • Cakupan 2 indikator penyusun dimensi gizi sudah di atas 80%.
3. Dimensi perumahan disusun oleh indikator air minum layak dan sanitasi layak
   • Dimensi perumahan mengalami kenaikan 0,5 poin;
   • Dua indikator penyusun dimensi perumahan naik tidak signifikan hanya 0,3-0,6 poin;
   • Cakupan 2 indikator penyusun dimensi perumahan sudah di atas 80%.
4. Dimensi pangan disusun oleh indikator mengalami kerawanan pangan dan ketidakcukupan konsumsi pangan
   • Dimensi pangan mengalami penurunan 1,5 poin;
   • Dari 2 indikator penyusun dimensi pangan, keduanya mengalami penurunan. Penurunan terbesar ada pada indikator ketidakcukupan konsumsi pangan (2,9 poin);
   • Secara umum, cakupan dimensi pangan sudah di atas 80%.
   • Berikut adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia. Ketidakcukupan pangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang, secara regular, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
   • Berdasarkan data di atas, ada 10 dari 100 orang Indonesia yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia, dan ada 23 provinsi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan lebih dari angka Indonesia. Sebagian besar ada di wilayah Indonesia Timur.
   • Kenaikan harga minyak goreng di tahun 2022 mengakibatkan konsumsi menurun, sementara minyak goreng berkontribusi terhadap kecukupan kalori.
   • Berdasarkan hasil FSVA tahun 2022, menunjukan jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 74 kabupaten/kota (14%). Faktor penyebab utama daerah rentan rawan pangan yaitu: produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi.
   • Berikut adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia. Ketidakcukupan pangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang, secara regular, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

   • Berdasarkan data di atas, ada 10 dari 100 orang Indonesia yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia, dan ada 23 provinsi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan lebih dari angka Indonesia. Sebagian besar ada di wilayah Indonesia Timur.

   • Peningkatan Prevalence of Undernourished (PoU) pada tahun 2020-2021 sejalan dengan peningkatan kemiskinan, dimana persentase penduduk miskin telah mengalami peningkatan sebesar 0,6 tahun 2021 menjadi 10,14% atau dari 26,42 juta jiwa tahun 2020 menjadi 27,54 juta jiwa tahun 2021, hal ini sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 mulai Maret 2020 di Indonesia hingga tahun 2021.

5. Dimensi pendidikan disusun oleh indikator PAUD
   • Dimensi pendidikan mengalami penurunan 0,3 poin;
   • Dimensi pendidikan hanya disusun oleh satu indikator yaitu PAUD, sehingga kenaikan atau penurunan indikator PAUD akan berpengaruh terhadap dimensi pendidikan.
   • Cakupan dimensi pendidikan masih kurang dari 40%. Cakupan ini masih sangat rendah;
   • Situasi covid-19 mengakibatkan orang tua masih enggan untuk membawa anaknya ke sekolah, terutama karena usia PAUD adalah anak kurang dari 5 tahun;
6. Dimensi perlinsos disusun oleh indikator kepemilikan JKN/ Jamkesda dan penerima KPS/ KKS atau bantuan pangan
   • Dimensi pendidikan mengalami penurunan 0,3 poin;
   • Dimensi pendidikan hanya disusun oleh satu indikator yaitu PAUD, sehingga kenaikan atau penurunan indikator PAUD akan berpengaruh terhadap dimensi pendidikan.
   • Cakupan dimensi pendidikan masih kurang dari 40%. Cakupan ini masih sangat rendah;
   • Situasi covid-19 mengakibatkan orang tua masih enggan untuk membawa anaknya ke sekolah, terutama karena usia PAUD adalah anak kurang dari 5 tahun;

   IKPS Provinsi

   • Jumlah provinsi yang mengalami kenaikan capaian IKPS tahun 2021-2022 sebanyak 20 provinsi;
   • Jumlah provinsi yang tidak mengalami perubahan capaian IKPS tahun 2021-2022 sebanyak 3 provinsi;
   • Jumlah provinsi yang mengalami penurunan capaian IKPS tahun 2021-2022 sebanyak 11 provinsi
   • Penurunan angka IKPS di provinsi mungkin saja karena masalah sampling error, bukan karena terjadi penurunan kinerja daerah.

Download Buku 1	Download Buku 2