Pengurus Fatayat NU mendatangi kantor sekretariat wakil presiden, Kamis (21/9/2023). (Foto: Setwapres)
JAKARTA (stunting.go.id)- Jajaran Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) mendatangi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk membicarakan persoalan stunting di Tanah Air. Fatayat NU, sebagai badan otonom di bawah organisasi NU yang berbasis pemudI, merasa prihatin dengan penurunan stunting yang belum sesuai harapan, terutama di beberapa provinsi di Indonesia Timur.
Bendahara III PP Fatayat NU, Maftuhah Hadrawi, mengatakan program penurunan stunting memerlukan kolaborasi semua pihak secara konvergen. Untuk itu, pihaknya mempresentasikan portofolio kegiatan Fatayat dalam kaitan dengan stunting, guna menjajaki titik temu yang memungkinkan dengan instansi strategis. “Kami memiliki cukup banyak pengalaman dalam penurunan stunting yang dapat disinergikan dengan Setwapres,” katanya.
Setwapres selama ini bertindak sebagai koordinator antar kementerian/lembaga negara dalam program percepatan penurunan stunting yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin duduk sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat.
Sepanjang pengalaman Fatayat NU menggelar aksi percepatan penurunan stunting, kegiatan yang dilaksanakan selalu menuai respons positif. Namun, ada gap yang besar antara capaian penurunan stunting di Indonesia Timur dan bagian Indonesia lainnya. “Kami prihatin dengan beberapa provinsi di Indonesia Timur yang prevalensinya masih tinggi, sementara di bagian lain sudah cukup bagus,” kata Maftuhah.
Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres, Adyawarman, mengatakan Fatayat NU memiliki posisi yang strategis dalam aksi percepatan penurunan stunting, karena memiliki basis anggota ibu-ibu muda dan memiliki mekanisme organisasi yang mendukung. “Ini positif dan ada kemungkinan dijalin sebuah bentuk kerja sama. Kami akan membicarakan di tingkat internal tentang skema yang memungkinkan,” kata Adyawarman.
Kedatangan Fatayat NU ke Setwapres ini adalah kedua kali, setelah sebelumnya melakukan kunjungan pendahuluan beberapa pekan lalu. Stunting, menurut jam’iyah pemudi ini, dianggap persoalan kebangsaan yang serius. Maka dari itu, organisasi keagamaan ini juga akan memasukkan pengetahuan tentang stunting dalam sistem pengkaderan. “Jadi, nanti peserta latihan kader menerima sertifikat ganda,” katanya.
Lead Program Manager TP2S Setwapres, Iing Mursalin, meminta Fatayat NU membantu pemerintah di masa tenggat yang tinggal setahun, agar memenuhi target prevalensi stunting yang ditetapkan Presiden sebesar 14 persen pada tahun 2024. “Fatayat NU memiliki jaringan luas, legitimasi publik, dan dekat dengan penguasa daerah. Saya kira hal ini bisa dimaksimalkan untuk memperkuat momentum aksi percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (mjr.mw)
