Press Release
RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2023
Jum’at, 6 Oktober 2023
RAKORNAS 2023: PASTIKAN PREVALENSI STUNTING TURUN MENJADI 14% PADA TAHUN 2024
JAKARTA- Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) mengundang para pemimpin daerah untuk membicarakan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden hendak memastikan para pemimpin daerah memaksimalkan aksi nyata penurunan stunting di daerahnya guna mencapai target prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana target capaian RPJMN 2020-2024.
Undangan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting ini yang digelar di Istana Wakil Presiden RI, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). Kegiatan Rakornas tahun 2023 ini didahului dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang digelar di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta pada 4-7 Oktober 2023. Kegiatan Rakortek diikuti oleh 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi, jumlah anak stunting terbanyak, dan mengalami kenaikan prevalensi stunting pada tahun 2021 dan 2022.
Dalam acara Rakornas tahun 2023 ini, selain memberikan arahan kepada peserta Rakornas, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin juga menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya dari sektor swasta, dunia usaha, dan media, baik secara individu maupun kelembagaan.
Termasuk dalam penghargaan ini adalah pemberian insentif fiskal tahun berjalan 2023 dalam kategori penurunan stunting kepada 125 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 97 kabupaten dan 21 kota. Insentif yang bernilai total Rp750 miliar ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah agar secara konsisten meningkatkan capaiannya untuk mempercepat penurunan stunting.
Selain apresiasi insentif fiskal tahun berjalan 2023 dari Kementerian Keuangan, Wapres juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota terbaik dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan, serta penghargaan kepada mitra pembangunan yang dinilai berkontribusi besar dalam percepatan penurunan stunting dari BKKBN.
Dalam arahannya, Wakil Presiden mengungkapkan bahwa program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang telah digalakkan sejak 2018, sampai saat ini telah menghasilkan penurunan prevalensi stunting cukup signifikan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Namun angka ini masih harus diturunkan lagi hingga 14 persen pada tahun 2024.
“Waktu kita sangat terbatas untuk mencapai target, hanya tinggal satu tahun ke depan. Saya minta kita tidak terlena dan berpuas diri dengan kinerja capaian selama ini,” pesan Wakil Presiden. Target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 telah menjadi target pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya keras agar target tahun 2024 ini tercapai dengan cara meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah prioritas khusus. Tanpa akselerasi optimal, target ini akan sulit tercapai karena pemerintah harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen poin hingga akhir tahun 2024, sedangkan sejak tahun 2018 sampai 2022 rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya 2,3 persen poin per tahun.
Pada tahun 2022, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia masih sekitar 4,7 juta jiwa. Untuk itu, semua pimpinan daerah diminta bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting serendah mungkin. “Hanya ada waktu efektif satu tahun ke depan, karena tahun depan adalah tahun politik yang pasti akan menguras energi dan memecah konsentrasi,” imbuh Wakil Presiden.
Dalam arahannya, Wakil Presiden menyampaikan bahwa “peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. Penuntasan persoalan gizi, termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan”
Selain itu, Wakil Presiden juga mengingatkan kepada pemimpin daerah bahwa “untuk memastikan ketercapaian target tahun 2024, berbagai pendekatan perlu dilakukan. Tidak hanya pendekatan legal formal dan politik, tetapi pendekatan sosial-kultural dan keagamaan juga penting digunakan.” Dengan demikian, kata Wakil Presiden, “pelibatan dan kolaborasi lebih intensif lagi dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat masih penting diteruskan.”[]
Narahubung:
Marzuki Wahid, HP 0812-2223-5012
Mujib Rahman, HP 0812-2907-778
