Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan publik pada pelayanan lembaga pemerintah, diperlukan survei kepada masyarakat. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah.
Oleh sebab itu, Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan, Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden mengadakan Survei Pemberian Layanan Dukungan Kebijakan. Survei yang diadakan secara daring pada hari Jumat, 21 Mei 2021 tersebut mengambil sampel dari 131 responden yang 73,3%nya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), 9,9% berasal dari sektor swasta, dan 16,8% berprofesi lainnya. Responden berusia antara 20 – 30 tahun sebanyak 9,9%, antara 30 – 50 tahun sebanyak 60,3%, dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 29,8%. Perwakilan pria dan wanita sebagai responden hampir setara, di mana responden pria sebesar 52,7% dan responden wanita 47,3%. Sebagian besar responden berpendidikan S2 sebesar 50,4%, berpendidikan S1 sebesar 36,6%, S3 sebesar 4,6% dan lainnya 8,4%.
Dalam survei tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh staf dari Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diketahui dari hasil survei sebesar 95,4% responden merasa terbantu dengan respon yang cepat dalam berkoordinasi terkait penyiapan dukungan kebijakan dengan staf dari Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan, 93,9% responden merasa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Selain itu, 93,9% responden menyampaikan staf pada Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan mudah dihubungi saat jam pelayanan, 97,7% staf berperilaku sopan dalam memberikan pelayanan, dan 93,9% staf menindaklanjuti pengaduan dan keluhan terhadap layanan yang diberikan.
Sejumlah responden memberikan masukan kepada Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan terkait layanan dukungan kebijakan. Sebagian besar masukan berupa harapan agar kualitas layanan dapat lebih baik, seperti lebih ditingkatkannya dukungan secara teknis hingga tingkat daerah, pengaduan dapat lebih cepat direspon dengan tepat, dan harapan akan lebih mudahnya akses untuk pengaduan.
Kepuasan publik pada pelayanan dari Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan juga terlihat dalam Survei Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang juga dilaksanakan secara daring pada 21 Mei 2021. Survei tersebut diikuti oleh 116 responden yang 74,1%nya merupakan ASN, 11,2% berasal dari sektor swasta, dan 14,7% berprofesi lainnya. Responden berusia antara 20 – 30 tahun sebanyak 8,6%, antara 30 – 50 tahun sebanyak 60,3%, dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 31%. Perwakilan pria dan wanita sebagai responden hampir sama, di mana responden pria sebesar 51,7% dan responden wanita 48,3%. Sebagian besar responden berpendidikan S2 sebesar 55,2%, berpendidikan S1 sebesar 35,5%, S3 sebesar 2,6% dan lainnya 6,7%.
Dalam survei tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden tidak pernah menemui dan mengalami tindak KKN dalam pelayanan yang dilakukan oleh staf dari Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diketahui dari hasil survei sebesar 81 % responden menyatakan tidak pernah mengeluarkan biaya di luar biaya resmi, 86,2% responden tidak pernah mendapatkan pelayanan lebih cepat dengan memberikan imbalan, dan 87,9% responden tidak pernah diminta imbal jasa dalam pengurusan pelayanan. Selain itu, 86,2% responden menyampaikan tidak pernah melihat, mendengar, dan mengetahui praktik KKN di Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan, Setwapres.
Sejumlah responden memberikan apresiasi pada pelayanan publik pada Keasdepan Penanggulangan Kemiskinan terkait pemerintah yang bebas KKN. Beberapa masukan antara lain akses yang lebih mudah untuk melaporkan adanya tindak KKN dan adanya akses informasi pelayanan publik yang lebih transparan, sehingga akan mendorong terhindarnya tindak KKN di pemerintahan.
