Kunjungan Anggota DPR RI Darul Siska ke rumah balita yang menderita stunting, di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, (6/8/2022). Foto: Klikpositif.com
BATUSANGKAR (https://stunting.go.id)- Bentang alam Indonesia yang luas membuat sebagian daerah mengalami kesulitan akses dan pada akhirnya harus bersabar menanti kesejahteraan. Misalnya, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Di daerah ini, kemiskinan masih menjadi masalah utama. BKKBN setempat mencatat, daerah ini menjadi sentra populasi balita stunting disebabkan oleh taraf hidup masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan.
Saat ini, banyak anggota masyarakat yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak huni dan tidak dilengkapi dengan sarana sanitasi yang layak. Maka dari itu masyarakat masih Buang Air Besar tidak di tempat yang benar.
Kepala BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati, mengungkapkan masalah ini ketika melakukan sosialisasi stunting di Emersia Hotel Batusangkar, Minggu (30/10/22). “Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki angka merah yang mesti menjadi perhatian pemerintah. Banyak pemicu stunting di daerah ini, di antaranya 19,8% masyarakat belum memiliki rumah tidak layak huni dan jamban,” katanya.
Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Afrian, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan program untuk diterapkan di daerah ini. Program yang sama juga diterapkan di kecamatan lainnya, tetapi untuk daerah prioritas, frekuensinya akan ditambah.
Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stuntingnya berada pada angka 21,5%, lebih rendah dari rerata prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 23,3 persen.
Wakil Bupati menambahkan, percepatan penurunan stunting itu merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta semua pihak mendukung program ini, setidaknya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, ASI eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, ibu hamil dan ibu yang memiliki Balita agar selalu periksa ke Posyandu.
“Mari kita bersama-sama mencegah stunting, saling berkolaborasi dengan OPD dan dengan delapan aksi integrasi, yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peran Nagari, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Reviu Kinerja Tahunan,” ujar Wabup.
Wabup berharap penanganan kasus stunting harus tepat sasaran dan pengalokasian anggaran sesuai untuk penanganan stunting, sehingga percepatan penurunan kasus stunting berjalan dengan baik.
Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Digna Purwaningrum, mengungkapkan anak stunting sebagian besar terdapat di daerah-daerah yang jauh dari kota besar.
Keterbatasan akses transportasi menyebabkan daerah terpencil juga memiliki keterbatasan terhadap akses pelayanan Kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kemajuan lainnya. “Jika daerah yang memiliki sumber daya terbatas, serta secara alamiah memiliki hambatan dari segi akses, maka masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi”, ujar Digna.
Kecamatan Lintau Buo terletak sekitar 45 km dari Kota Batusangkar, Ibu Kota Tanah Datar. Kecamatan Lintau Buo dilintasi aliran sungai Batang Selo dan Sungai Batang Sinamar yang berhulu di Kabupaten Limapuluh Koto dan bermuara di Sungai Batang Ombilin di Kabupaten Sijunjung. (mjr/mw)
