Sejak Gerakan Scaling Up Nutrition didirikan tahun 2011 lalu, Pemerintah Indonesia ikut berkomitmen memperkuat pelibatan pemangku kepentingan baik dari mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, maupun perguruan tinggi untuk ikut serta dalam upaya perbaikan gizi.
Komitmen Indonesia pada gerakan ini kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang ditetapkan pada 29 Mei 2013.
Pada tingkat global, pada 8 Juni 2013 di London, N4G Summit pertama kali dilaksanakan. N4G merupakan singkatan dari Nutrition for Growth, yaitu forum tingkat global yang dibentuk untuk memperkuat komitmen setiap negara dalam Gerakan Scaling Up Nutrition.
N4G mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, lembaga filantropi, bisnis, LSM, dan pihak lain di tingkat global dan regional untuk membahas gizi sebagai agenda utama pembangunan dan mempercepat upaya melawan kekurangan gizi.
Untuk Tahun 2025, N4G dilaksanakan di Paris, tanggal 27-28 Maret 2025. Tujuan utama dari N4G 2025 adalah mendorong gizi sebagai agenda pembangunan global untuk memaksimalkan dampak investasi dan bantuan yang ada untuk meningkatkan gizi sekarang dan pasca-SDG.
Perwakilan pemerintah Indonesia berpartisipasi sebagai salah satu nara sumber dalam sesi panel yaitu sesi “Nutrition Financing & Accountability”. Diskusi tersebut mempertemukan para pemimpin utama untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan investasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan dalam gizi.
Deputi Bappenas bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, PhD bersama beberapa pembicara lainnya termasuk SUN Lead Group member Juan Pablo Uribe (Bank Dunia), Beth Dunford (African Development Bank Group), Marjeta Jager (European Commission), Wakil Presiden Pantai Gading, Joel Spicer, CEO Nutrition International, dan perwakilan dari Pemerintah Inggris, El Salvador, menjadi pembicara pada sesi tersebut.
Sesi tersebut berfokus pada upaya untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan gizi dan penurunan ODA, meningkatkan investasi domestik dan mekanisme pembiayaan yang inovatif, memperkuat akuntabilitas dan strategi investasi yang dipimpin negara, dan membina kolaborasi lintas sektor untuk solusi berdampak tinggi .
