JAKARTA (https://stunting.go.id)– Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meminta pelaksanaan program penurunan stunting lebih menajamkan koordinasi dan konvergensi, sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. Dalam waktu dua tahun tersisa dari tenggat waktu yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, Wapres meminta program percepatan penurunan stunting terus ditingkatkan.
Hal ini disampaikan Wapres pada acara Forum Stunting Nasional Tahun 2022 yang digelar oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (6/12/2022). Pada acara yang mengusung tema “Bergerak Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting” ini Wapres menyoroti salah satu persoalan utama dalam tata kelola program percepatan penurunan stunting, yaitu koordinasi antar lembaga.
Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, elemen kementerian dan lembaga telah diikat dalam sebuah hierarki tertentu dengan strategi nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua elemen harus bersatu padu secara sinergis dalam penurunan stunting dengan fokus yang sama. Akan tetapi menurut hasil monitoring dan avaluasi serta inventarisasi masalah dalam program pendampingan, masih terdapat ketidaksinkronan dalam aksi antar lembaga.
“Saya minta ini segera diselesaikan. Para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, agar dapat memimpin koordinasi pelaksanaan program secara langsung dalam lingkup kewenangannya,” tandas Wapres.
Sejauh in,i program percepatan penurunan stunting telah mendapat perhatian luas dan melibatkan begitu banyak kader. Ada kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, pendamping keluarga, bidan desa, kader sanitasi, kader pembangunan manusia, Karang Taruna, petugas Puskesmas, dan penggiat lainnya di tingkat masyarakat. Terkait hal ini masih ada isu kapasitas personil, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar pelaksana, serta dukungan operasional yang masih belum tepat.
Para pelaku yang begitu banyak di lapangan tentu saja memerlukan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik dan tepat, dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni dan alat kerja yang lengkap serta dukungan operasional yang memadai. “Saya minta, kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, agar menguatkan koordinasi para pegiat di lapangan, meningkatkan kapasitas mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan,” imbuh Wapres.
Saat ini, semua pihak tengah menanti hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang masih dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Wapres berharap angka stunting turun signifikan. “Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja kolaboratif yang selama ini kita lakukan, saya berharap tren penurunan prevalensi stunting terus berlanjut pada tahun ini dan mendatang” pungkasnya. (mjr/mw)
