Kamis, 18 Desember 2024, bertempat di Auditorium BKKBN Gedung Halim 1, Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional (PPS) menggelar Hight Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.
High Level Meeting bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis, menyusun langkah implementasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah. Diharapkan hasil dari kegiatan ini meliputi kesepakatan mekanisme kolaborasi lintas sektor, alokasi sumber daya yang tepat sasaran, dan penguatan kebijakan.
Hadir dalam kesempatan tersebut para Wakil Ketua Pelaksana, antara lain : Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia – Setwapres, Drs. Amich Alhumami, MA, M.ED, PH.D, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Perwakilan dari Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan – Kemenko PMK, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat – Kemenkes, dan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri.
Menteri Wihaji dalam arahannya menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan dengan baik selama ini, tentu saja perlu dilanjutkan, sementara beberapa hal yang belum berjalan dengan baik, perlu untuk diperbaiki. Bahkan perlu ada terobosan atau inovasi agar target penurunan prevalensi stunting bisa dicapai.
”Ke depan kita akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan selama ini dalam rangka penurunan prevalensi stunting” kata Menteri Wihaji.
Beberapa poin yang juga mengemuka dari pertemuan tersebut adalah terkait dengan data stunting yang selama ini ditampilkan dalam beberapa dashboard, sehingga ide untuk mengembangkan dashboard bersama perlu untuk didukung. Selain itu beberapa intervensi kunci yang cakupannya masih belum baik dan belum mencapai target, seperti separate konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu hamil. Tablet sudah diberikan tapi tidak diminum. Oleh karena itu, ke depan perlu untuk memastikan bahwa semua intervensi prioritas mempunyai cakupan yang baik dengan kualitas implementasi yang baik.