Persoalan stunting bukan sekedar masalah kesehatan dan gizi yang buruk tapi juga aspek tak langsung penyebab lainnya. Oleh karena itu, intervensi untuk mencegah stunting bukan hanya terkait dengan Kesehatan dan gizi, tetapi juga dengan bidang lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah intervensi utama dalam percepatan pencegahan stunting. PAUD penting sebagai forum untuk memberikan edukasi tentang pola makan, pola asuh dan pola sanitasi kepada para orang tua terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. PAUD juga penting untuk memberikan stimulasi bagi perkembangan kognitif dan tumbuh kembang anak.
“Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak. Investasi pada usia dini merupakan investasi bernilai paling tinggi. Tumbuh kembang anak pada usia dini menentukan kehidupan mereka selanjutnya,” tutur Menteri Kementerian dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam pembukaan Webinar Sosialisasi Kebijakan Layanan PAUD terhadap Percepatan pencegahan Stunting, Rabu (23/9).
Nadiem menambahkan bahwa PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Peningkatkan kualitas dan kompetensi guru PAUD sangat diperlukan mengingat tenaga pendidik PAUD harus sensitif gizi dan mampu mendorong stimulasi, baik terkait pola makan, pola asuh, maupun sanitasi.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Betty Manurung menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas guru PAUD memerlukan komitmen kepala daerah dan kepala desa, termasuk diantaranya organisasi mitra seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) dan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI).
Betty menyebut, bahwa peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD dalam upaya penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kelas pengasuhan dengan sasaran prioritas rumah tangga yang mempunyai Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-2 tahun atau Rumah Tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Nah, melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan pendidik PAUD akan mampu memahami stunting, dan dapat berperan aktif dalam penanggulangan stunting. Karena, jika salah penanganan pada 1.000 HPK maka anak tersebut berpotensi stunting. Kegiatan ini tetap harus terus berjalan di masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan,” terangnya.
Walaupun kegiatan peningkatan kapasitas pendidik PAUD di tahun ini tetap berjalan, namun tidak dipungkiri pandemi Covid-19 cukup menghambat pelaksanaannya.
“Ditjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) punya kewajiban menyiapkan pelatih PAUD di tiap kabupaten sebanyak 100 kabupaten mulai tahun 2019,2020 sampai 2024 yaitu setiap kabupaten harus tersedia 20 orang pelatih,”kata Abdullah, Plt Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan PAUD, Kemendikbud.
Di tahun 2019, dari target 2.000 calon pelatih PAUD, Kemendikbud berhasil menyediakan 1.979 calon pelatih PAUD untuk 100 kabupaten/kota prioritas. Terdapat 21 calon pelatih yang didiskualifikasi karena dianggap kurang kompeten. Di tahun 2020, pandemi Covid-19 cukup menghambat penyediaan calon pelatih PAUD tersebut.
“Seharusnya target kami di bulan Agustus sudah selesai untuk menyediakan pelatih-pelatih itu, ternyata sampai Agustus itu kami baru mencapai 1.374 orang berarti masih kurang 626 orang,” kata Abdullah.
Abdullah mengharapkan tiap daerah yang merasa belum mengirimkan nama calon pelatih untuk segera mengirimkan dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Dirinya mengkhawatirkan kabupaten-kabupaten prioritas stunting yang belum mengirimkan nama calon pelatih adalah daerah yang tidak memiliki jaringan internet, karena semua koordinasi dilakukan melalui daring di masa pandemi ini.
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada pendidik PAUD saja. Seluruh stakeholder PAUD harus ikut merasakan kesulitan yang disebabkan pandemi.
“Peserta didik atau warga PAUD yang terdampak sebanyak 6,87 juta anak. Ada implikasi lain yaitu ada 542 ribu guru PAUD yang terdampak, 203 ribu satuan PAUD yang terdampak juga, kemudian ada orangtua yang terdampak yaitu kira-kira 13 juta orang tua, baik segi ekonomi, kesehatan, psikologisnya, dan sebagainya,” kata Jumeri, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud.
Menurut penelitian dari Bank Dunia, Covid-19 dapat mengakibatkan loss of schooling sebesar 0,6 tahun, sehingga mengurangi dampak positif masa bersekolah dari 7,9 tahun menjadi 7,3 tahun.
“Tanpa adanya sebuah kebijakan yang memitigasi dampak dari Covid, akan terjadi reduksi perkiraaan pendapatan mereka di masa kerja, akibat hilangnya waktu belajar di sekolah, rendahnya kualitas pembelajaran, serta meningkatnya potensi tinggal sekolah yang cukup tinggi” tambah Jumeri.
Jumeri juga menerangkan bahwa pandemi membuat banyak orangtua menunda memasukkan anaknya ke PAUD, baik karena alasan ekonomi maupun kesehatan. Ini berdampak kepada kesejahteraan pendidik PAUD. Karena income dari orangtua turun, otomatis honorarium guru-guru PAUD terdampak.
Dari total PAUD di Indonesia yaitu 231 ribu satuan pendidikan, 98 persen di antaranya dikelola oleh yayasan yang sangat tergantung pada partisipasi peserta didik.
“Ini bisa menyebabkan kolapsnya satuan pendidikan PAUD kalau tidak kita tolong dengan banyak program yang bisa membangkitkan kembali PAUD kita” ujarnya.
