Kolaborasi multi pemangku kepentingan atau kemitraan dalam upaya percepatan penurunan stuntingmerupakan satu aksi nyata dalam mengatasi tantangan stunting di Indonesia. Kegiatan kemitraan ini merupakan perwujudan dari Pilar 1 Stranas Stunting yaitu Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 72 tahun 2021.
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Pemprov NTT, dan Pemkab Kupang, Pemkab TTS (Timor Tengah Selatan), serta Pemkab TTU (Timor Tengah Utara) telah menjalin kerja sama aksi cegah stunting yang dimulai sejak Desember 2019. Dalam pelaksanaan program, Dompet Dhuafa menjalankan operasional program di lapangan.
“Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita dorong, Sekretariat Wakil Presiden dan beberapa kemitraan yang lain terus mengharapkan agar kegiatan-kegiatan (kemitraan) yang telah berlangsung ini dapat kemudian sustain atau berkelanjutan,” kata Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Setwapres, Abdul Muis dalam kegiatan peresmian Posyandu Program Kemitraan Cegah Stunting di Kupang, NTT, Kamis (2/12).
Abdul Muis mengharapkan agar PTTEP dapat mereplikasi kegiatan kemitraan ini di daerah lainnya. Selain dengan pihak swasta, kerja sama dengan pihak lainnya juga harus terus dikembangkan, mengingat pemerintah tidak dapat menuntaskan permasalahan stunting sendiri, tanpa bantuan pihak lain.
“Jadi kita meminta keterlibatan tidak hanya CSR saja, tapi juga organisasi massa, LSM, akademisi, dan kelompok-kelompok masyarakat juga kita minta supportnya, dan ini yang kita sebut penta helix. Ini untuk membantu program-program yang bisa mensupport inovasi-inovasi baru yang bisa kita lakukan di daerah, termasuk kerangka kebijakannya,” tambahnya.
Kegiatan peresmian posyandu di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang, NTT ini merupakan peresmian simbolis dari pembangunan dan renovasi 45 posyandu yang telah terealisasi di 16 desa di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, dan Kabupaten TTU.
Dari program kemitraan ini, tercatat penerima manfaat berjumlah lebih dari 346 jiwa ibu hamil, 2.017 baduta-balita, 1.956 remaja putri dan wanita usia subur, 370 kader posyandu dari 74 posyandu, serta 113 guru PAUD, yang tersebar di 16 desa (di 3 kabupaten).
Program kemitraan ini juga telah diakui oleh dunia internasional dengan diraihnya penghargaan perunggu Asia Pacific Stevie Awards sebagai program dengan inovasi dalam Public Service Communication atas Program Kemitraan Percepatan Pencegahan Stunting.
“Harapan kami program kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam membentuk generasi masa depan yang lebih baik, di dunia yang sangat kompetitif saat ini,” kata General Manager PTTEP Indonesia, Grinchai Hattagam.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe mengapresiasi kegiatan ini dan mengharapkan pelaksanaannya dapat direplikasi di kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Kupang yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dari camat, lurah, dan tenaga kesehatan hingga tingkat desa karena kerja keras dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten tak akan berhasil apabila tanpa dukungan dari pelaksana di lapangan.
“Saya berharap model intervensi program dan kegiatan dalam rencana penanganan stunting yang telah dilaksanakana oleh Setwapres dan PTTEP, bersama Yayasan Dompet Dhuafa dapat terus dilanjutkan dan direplikasi di Kabupaten Kupang, terutama di kecamatan yang memiliki prevalensi stunting yang masih tinggi, baik intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif,” ujarnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Julie Laiskodat yang juga hadir dalam kegiatan peresmian posyandu ini menyampaikan bahwa kader PKK di NTT selalu siap untuk membantu pelaksanaan percepatan penurunan stunting di NTT.
Saat ini telah dikembangkan beberapa desa model di NTT, untuk percontohan dalam penurunan stunting. Ibu-ibu PKK di desa tersebut diminta untuk memasak makanan lokal bergizi seperti dari bahan kelor untuk diberikan kepada anak setiap hari. Namun program ini masih tetap membutuhkan dukungan terutama pada peningkatan kualitas SDM dan fasilitas.
“Kami siap (mendukung penurunan stunting), kami ini PKK, kami adalah pasukan yang sampai dasawisma sampai door to door. Tapi kami kekurangan ilmu dan fasilitas, sehingga kami minta bantuan dan dukungannya,” kata Julie.
