JAKARTA (https://stunting.go.id) — Salah satu persoalan dalam percepatan penurunan stunting adalah pelaksanaan program yang dilakukan K/L belum tepat sasaran. Hal itu terlihat dari hasil evaluasi Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan bahwa realisasi program K/L yang menyasar lokasi prioritas stunting pada tahun 2021 hanya 32 persen, dan 36 persen pada tahun 2022.
Hal ini diungkapkan Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas Subandi dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Senin, 5 Desember 2022 di Gran Mecure Hotel, Kemayoran, Jakarta.
Subandi mengatakan, tidak tepatnya sasaran alokasi anggaran K/L dikarenakan program K/L tidak menyebutkan lokasi program sejak tahap perencanaan. Sehingga lokasi pelaksanaan program tidak ditentukan di lokasi yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting. Fakta itu ditemukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam evaluasi pelaksanaan program stunting.
Sebagai jalan keluarnya, Kementerian PPN/Bappenas akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA). “Bappenas harus bekerja bersama DJA untuk melihat RKA. Bagaimana RKA bisa menunjukkan secara otomatis, lokasi uang itu ke mana. Karena uang itu ke mana, ke kabupaten mana. Ini adalah dari pelaporan mandiri oleh kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Subandi, penyebutan lokasi anggaran hanya didapatkan dari laporan pelaksanaan program. Karena itu, lokasi penyelenggaraan program kementerian tidak sama dengan lokasi prioritas stunting. “Kalau kita lihat di RKA di masing-masing kementerian, tidak menyebut identifikasi lokasi penyelenggaraan kegiatan,” jelas Subandi.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Bina Bangda Kemendagri Budiono Subambang meminta masyarakat di level daerah untuk meningkatkan konvergensi intervensi pada sasaran prioritas.
Ia meminta kader-kader dan pelaksana lapangan tidak hanya bergantung pada besarnya dana. “Besar tidaknya anggaran bukan satu-satunya kekuatan. Ada analisis situasi yang dapat dijadikan referensi program,” katanya.
Selain dana pusat dan daerah sebenarnya banyak peluang yang dapat dikerjasamakan dengan swasta. Sejauh ini banyak pihak swasta tertarik terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. “Jangan sampai juga anggaran besar tetapi leverage-nya tidak signifikan,” katanya.
Rakorteknas tahun 2022 ini diselenggarakan secara hybrid, luring dan daring. Terdapat 2.700an peserta yang mengikuti secara daring melalui media Webinar dan zoom. Salah satu tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendalami tantangan pelaksanaan program yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk mendapatkan gambaran persoalan yang menyeluruh, Setwapres mengundang 15 pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari K/L yang berbeda sebagai narasumber, memaparkan dan sekaligus merespons sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pendampingan terpadu pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilakukan pada 12 provinsi prioritas dalam tiga bulan terakhir. (mjr/aro/mw)
