JAKARTA (https://stunting.go.id)- Kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting. Pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa. Namun keterlibatan swasta dan stakeholder di luar pemerintah masih belum optimal, sehingga gerak penurunan stunting masih belum masif.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto, dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, (5/12/2022).
Agus Suprapto mengingatkan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting, jangan sampai hanya menjadi tugas pemerintah tanpa partisipasi publik. Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. “Koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah dan swasta perlu terus diperkuat agar penurunan stunting terlaksana sesuai target,” katanya.
Dalam Rakorteknas yang mengambil tema “Membangun dan Memperkuat Komitmen Percepatan Penurunan Stunting” ini, Agus Suprapto mengungkap laporan hasil monitoring evaluasi Kemeko PMK, bahwa pelibatan mitra sudah banyak dilakukan di tingkat pusat, tetapi masih minim di daerah. “Di daerah belum banyak merangkul perguruan tinggi dan mitra swasta,” katanya tanpa menyebutkan angka.
Penanganan stunting itu harus disertai dengan aksi nyata di lapangan, baik dalam intervensi spesifik ke kelompok sasaran, maupun intervensi sensitif ke lingkungan maupun sarana prasarana publik. Untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah. “Oleh karena itu, partisipasi aktif swasta dalam percepatan penurunan stunting, baik langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran sangat diperlukan,” tambahnya.
Selama ini, kolaborasi dengan swasta sudah dilakukan oleh TP2S pusat dan beberapa daerah, dalam program intervensi spesifik maupun sensitif. Terkait intervensi spesifik, sejauh ini partisipasi publik masih tergolong rendah. Untuk lebih mengoptimalkan hal ini, menurut Agus Suprapto, perlu adanya panduan atau petunjuk teknis untuk mendorong dan menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sekolah/pesantren, dan influencer lainnya untuk mendorong terjadinya demand dari sasaran remaja, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita.
Sebelumnya, pada Rapat Kabinet Terbatas tahun lalu, Presiden Jokowi meminta kita semua memastikan penurunan stunting sebesar 3% setiap tahun hingga 2024. Untuk itu, implementasi rencana percepatan penurunan stunting harus dilakukan seluruhnya secara efektif dan tepat sasaran.
Sejauh ini, program penurunan stunting telah berhasil menekan angka prevalensi dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021, menurut hasil SSGI. Pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin menargetkan pencapaian prevalensi stunting turun 14 persen pada 2024, sehingga pemerintah harus mengejar penurunan 3 persen per tahun hingga tenggat waktu tahun 2024. (mjr/mw).
