KOTA SOLOK– Target Pemerintah untuk menurunkan stunting hingga 14% pada tahun 2024 adalah tanggung jawab semua, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa. Bahkan tidak hanya itu, semua komponen bangsa juga ikut serta bertanggungjawab, karena Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian untuk menurunkan stunting hingga 14%.
Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun prevalensi stuntingnya paling rendah di Sumatera Barat, Wali Kota Solok Zul Elfian mengatakan, “Kita patut berbangga dengan capaian saat ini, namun kita pasang target di bawah 5 persen. Saya optimis ini bisa tercapai dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” dikutip dari klikpositif.com.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting Kota Solok adalah 18,5%. Ini adalah prevalensi stunting paling rendah se-Provinsi Sumatera Barat yang prevalensi stunting provinsinya sebesar 23,3%.
Pemerintah Kota Solok menargetkan prevalensi stunting di Kota Solok di bawah 5 persen pada 2024. Oleh karena itu, Wali Kota Solok Zul Elfian dalam pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kota Solok, Senin, 12 September 2022 di The Wish Hotel meminta TP2S bekerja cepat.
“TP2S yang baru dikukuhkan langsung melakukan pemetaan, inovasi, dan aksi. Satu orang saja stunting di Kota Solok itu jadi masalah. Masalah ini harus kita keroyok bersama-sama,” ungkapnya.
Zul Elfian minta kepada seluruh OPD untuk terlibat langsung dalam penurunan stunting. Bekerja sesuai Tupoksi masing-masing untuk menekan munculnya kasus stunting baru.
“Banyak indikator yang menyebabkan risiko stunting, seperti rumah tidak layak huni. Kalau ada rumah tidak layak huni, Dinas Pekerjaan Umum segera bantu mereka. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau ada yang tidak sekolah, cepat dibantu. Kalau ada yang tidak makan, beri bantuan beras. Beras kita berkualitas terbaik. Makanya, jangan ada yang stunting di Kota Solok,” perintahnya.
Zul Elfian juga menyampaikan, kemiskinan di Kota Solok nomor 10 terendah di Indonesia menjadi modal dan semangat untuk menurunkan stunting. “Segera lakukan penanganan secepatnya, kita keroyok bersama-sama. Kalau perlu, minta bantuan perantau,” tutupnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati menegaskan bahwa Kota Solok bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat dalam penanganan stunting.
“Keseriusan Kota Solok dapat kita lihat dari angka stuntingnya dan kehadiran seluruh OPD saat pengukuhan. Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dan patut diapresiasi,” ungkapnya.
Fatmawati juga mengapresiasi satu digit target penurunan stunting Kota Solok yang disampaikan Wali Kota Solok Zul Elfian. Menurutnya, penurunan signifikan dari Kota Solok akan memengaruhi prevalensi angka stunting Sumatera Barat.
Dia mengatakan, BKKBN terus berupaya agar stunting bisa ditekan seperti menyiapkan data, tenaga ahli, pendamping keluarga, aplikasi serta bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dalam pembiayaan melalui APBN.
“Stunting ini tanggung jawab kita bersama. Kami berharap semua pihak terlibat, sehingga 14 persen yang ditargetkan pada 2024 bicara tercapai,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Fatmawati berharap “Kota Solok bisa dijadikan proyek percontohan dalam menangani stunting dan tidak ada lagi anak gagal tumbuh di Kota Solok ini.” (mw)
