Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud berpidato pada sebuah acara Rembuk Stunting, di Kantor Bupati PPU, (03/06/2021). Foto: Penajamkab.go.id
PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan membuat lokasi khusus sebagai ruang kontrol percepatan penurunan kasus stunting di daerah itu. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengatakan, ruang kendali ini akan dipakai untuk memudahkan koordinasi antarelemen, penempatan perlengkapan, pemantauan dan analisis, serta basis data pendukung percepatan penurunan angka stunting.
Selama ini, monitoring kasus stunting dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda dan tidak diintegrasikan dalam satu pintu. “Kami akan buatkan satu space tempat mereka bekerja terpadu,” kata Hamdam di PPU, Senin (17/10/2022) lalu.
Ruang kontrol itu akan berguna bagi banyak orang, dan akan menjadi tempat memecahkan masalah bersama dan memunculkan ide-ide yang segar dan kreatif. Dengan data lengkap dan teranalisis, akan menjadi referensi yang baik dan dapat memudahkan penanganan sunting di daerah sasaran.
Pembiayaan pembangunan command center stunting ini akan diambilkan dari dana hibah Kemendikbudristek, melalui matching fund bersama dengan Universitas Gunadarma. Ruang kontrol itu akan dilengkapi dengan alat-alat digital beserta aplikasi yang mendukung.
Ruang kontrol stunting ini akan mengambil lokasi di Kantor Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), yang berada di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara.
Prevalensi stunting di Penajam Paser Utara saat ini mencapai 27,67 persen, dan kabupaten ini menjadi salah satu daerah prioritas dari 100 kabupaten/kota se-Indonesia. Target yang harus dicapai Penajam Paser Utara pada 2024 adalah 14 persen.
Provinsi Kalimantan Timur, angka prevalensi stuntingnya berada di bawah rata-rata nasional, yakni 22,8 persen. Itu lebih rendah dari pada angka prevalensi stunting tingkat nasional saat ini 24,4 persen (SSGI 2021), tetapi lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.
Masih menurut SSGI 2021, ada 4 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting lebih rendah dari rerata prevalensi stunting Provinsi Kaltim, yaitu Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda. Di sisi lain, ada beberapa kabupaten/kota yang masih berjuang namun belum mencapai angka sesuai target. Selain PPU adalah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. (mjr/mw)
