Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati dalam sebuah acara percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tengara Timur. (Foto: Humas BKKBN)
JAKARTA- Organisasi persatuan istri anggota TNI turut ambil bagian aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui payung organisasi Dharma Pertiwi, lembaga yang dipimpin oleh ketua umum Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati ini terus melakukan aksi nyata ke daerah-daerah prioritas percepatan penurunan stunting.
Dalam satu bulan terakhir ini, Dharma Pertiwi TNI telah melakukan rangkaian kunjungan percepatan penurunan stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Sudah ada enam daerah prioritas yang dikunjungi, diberi penyuluhan, dan dibuat kegiatan hingga tingkat desa.
Di antara kota yang telah didatangi adalah Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati, dukungan dari istri anggota TNI terhadap percepatan penurunan stunting tidak hanya selesai dengan acara seremonial, namun berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang masif sampai ke desa-desa.
“Acara kunjungan sifatnya bakti sosial, yang isinya komunikasi, informasi, dan edukasi,” kata Diah Erwiany Hendrati, yang juga istri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini.
Format acaranya santai dan mendidik, seperti demo masak dengan menggunakan bahan produk lokal, tetapi menunya makanan yang mampu mencegah stunting, dan diselaraskan dengan penyuluhan. Selain itu, ada sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang, bantuan bibit tanaman, dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis. Bagi masyarakat berisiko stunting, diberikan bantuan paket gizi dan obat-obatan.
Dharma Pertiwi merupakan konfederasi bagi organisasi istri TNI di ketiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Anggota Dharma Pertiwi terdiri dari Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini.
Institusi ini sebelumnya telah terlibat dalam “Kolaborasi Demi Anak Negeri untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju”. Hal ini dilakukan setelah lembaga ini bersama BKKBN menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan peran TNI dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Nota Kesepahaman itu memuat komitmen dan kegiatan BKKBN dan keluarga TNI dalam upaya advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program percepatan penurunan stunting. Di antaranya adalah Gerakan Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting, dan membina Posyandu di lingkungan TNI.
Pelibatan semua stakeholders adalah salah satu strategi yang dicanangkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), bersama Ketua Pelaksana TP2S, yaitu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mendorong keras target pemerintah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024. Saat ini, ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi ini terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, 7 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kategori kedua adalah 5 provinsi yang memiliki kasus stunting terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.
Adapun prevalensi stunting dari 12 provinsi prioritas ini adalah Nusa Tenggara Timur (37,8 persen), Sulawesi Barat (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), Nusa Tenggara Barat (31,4 persen), Sulawesi Tenggara (30,2 persen), Kalimantan Selatan (30 persen), Kalimantan Barat (29,8 persen), Jawa Barat (24,5 persen), Jawa Timur (23,5 persen), Jawa Tengah (20,9 persen), Sumatera Utara (25,8 persen), dan Banten (24,5 persen). (mjr/mw)
