Personil TNI dalam sebuah acara penurunan stunting di Lumajang, Jawa Timur. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA (stunting.go.id)- Waktu efektif yang tersedia untuk mewujudkan target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 tinggal 10 bulan. Perinciannya, dua bulan tersisa di tahun 2023 ini dan delapan bulan di tahun 2024, sebelum tim Survei Kesehatan Indonesia (SKI) melakukan survei lapangan yang biasanya dimulai pada bulan Agustus.
Sementara itu pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah mengamanatkan penurunan stunting hingga menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2022, prevalensi stunting Indonesia sudah turun menjadi 21,6 persen, sehingga dalam waktu tersisa ini pemerintah harus menurunkan 7,6 persen poin lagi.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengingatkan tentang sempitnya waktu akselerasi penurunan stunting sesuai target pemerintah. “Waktunya semakin mepet. Kalau kita hitung, tinggal 10 bulan lagi. Butuh upaya maksimal untuk mengejar target 14 persen,” katanya dalam diskusi di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/10/2023).
Di sisa waktu yang sempit ini, sebanyak 13,5 juta balita masih dalam status stunted atau terindikasi stunting. Jumlah yang besar ini tersebar di semua provinsi di Indonesia. Untuk itu sinergi antar elemen penting dikuatkan untuk mengejar hasil yang diharapkan.
Diskusi ini digelar oleh Staf Ahli Panglima TNI dengan tema “Peran TNI dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produkif serta Peran TNI dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah” di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
TNI adalah salah satu unsur yang terlibat secara aktif dalam program nasional percepatan penurunan stunting. Maka dari itu, semua unsur TNI diminta membuat program yang pro penurunan stunting. Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) Letjen TNI Bambang Ismawan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin program-program TNI memiliki keselarasan dengan penurunan stunting.
Dalam diskusi ini dibahas mengenai adanya inflasi yang menyebabkan harga bahan pangan menjadi tinggi. Terkadang harga bahan pangan di suatu daerah melonjak melebihi daerah-daerah di sekitarnya. “Di sinilah pentingnya peran TNI untuk mengurangi inflasi di suatu daerah, TNI bisa membantu mendistribusikan kebutuhan satu daerah yang surplus untuk menutupi kebutuhan daerah lain yang membutuhkan,” kata Bambang Ismawan.
Ia berharap dari diskusi ini muncul sebuah rekomendasi bagi TNI, bagaimana TNI mempunyai cara atau strategi nyata untuk mempercepat penurunan stunting. “Saya kira itu semua bisa dilaksanakan nanti di lapangan, tentu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, misalnya daerah tertentu dalam mengatasi stunting, bagaimana koordinasi dengan daerah lain dan seterusnya. Yang jauh lebih penting setelah FGD ini adalah tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi stunting dan inflasi,” pungkasnya. (mjr.mw)
