JAKARTA- Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat mengeluarkan tujuh arahan kepada 12 Gubernur dari provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan jumlah Balita stunting terbanyak, guna melakukan aksi nyata dalam percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Kerja dengan 12 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6 Jakarta, Kamis 4 Agustus 2022.
Ketujuh arahan tersebut adalah pertama, Wapres meminta agar praktik baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. “Saya juga minta agar para Gubernur untuk fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya. Berdasarkan data tingkat nasional, intervensi yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan terutama untuk keluarga miskin, penggunaan alat KB modern, konsumsi TTD (Tablet Tambah Darah), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang kesemuanya mempunyai pengaruh besar dalam penurunan prevalensi stunting,” katanya.
Kedua, Wapres meminta agar perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi dan tepat sasaran, sekaligus dilakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat kementerian/lembaga sehingga konvergensi antar program bisa diwujudkan, melalui dukungan dari Kementerian Keuangan bersama Bappenas.
Arahan ketiga, Wapres meminta agar anggaran yang sudah dialokasikan baik melalui kementerian/lembaga, maupun melalui Transfer ke Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, termasuk yang bersumber dari APBD dan APBDesa, untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendukung percepatan penurunan stunting.
Keempat, Wapres meminta agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan, disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. “Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang sudah direncanakan, besaran anggaran dan bagaimana hasilnya, yang diperlukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga pengelolaannya menjadi transparan, akuntabel dan sekaligus dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penurunan stunting,” urainya.
Kelima, Wapres meminta terkait dengan pelaksanaan di lapangan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan perlu didorong untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu. “Karena upaya percepatan penurunan stunting memerlukan konvergensi antarprogram dan antarpelaku. Saya juga meminta para Gubernur untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada TPK, KPM, dan Kader Posyandu agar dapat bekerja lebih baik,” jelasnya.
Keenam, Wapres meminta adanya perbaikan kualitas data mulai dari tingkat lapangan, seperti melalui perbaikan dan melengkapi peralatan pemantauan tumbuh kembang anak di setiap Posyandu, dan penguatan tenaga pendamping lapangan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan agar kemampuannya menjadi lebih baik sehingga hasil pengukuran dan pengelolaan data menjadi lebih akurat.
“Selain itu, perbaikan terkait data juga harus dilakukan melalui pengintegrasian berbagai sistem pendataan dan pelaporan yang saat ini tersedia di berbagai kementerian/lembaga, untuk dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat,” jelasnya.
Ketujuh, pemerintah daerah perlu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga non-pemerintah, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.
Acara Raker dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo.
Beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pj. Gubernur Banten al-Muktabar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Wakil Gubenur Jawa Timur Emil Dardak.
Sementara dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden hadir Kepala Sekretariat Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Bambang Widianto, M. Nasir, M. Imam Aziz, dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Abdul Muis.[]
