KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Tukar Pengetahuan Pencegahan Stunting Indonesia-Filipina

28 Agustus 2020 | Berita

Tukar Pengetahuan Indonesia-Filipina

Sebagai negara sahabat dan memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina terus berkerjasama untuk menghadapi sejumlah tantangan di berbagai bidang. Salah satu tantangan yang harus dihadapi kedua negara adalah permasalahan stunting yang masih terjadi pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dilakukan agar kedua negara dapat saling mereplikasi keberhasilan dalam penurunan stunting di masing-masing negara. Kegiatan ini dilakukan dalam diskusi virtual bertema “Pertukaran Pengetahuan tentang Pendekatan Berbasis Hasil Multi-Sektor untuk Mengatasi Stunting di Indonesia.” Acara tukar pengetahuan dwi bahasa ini dilaksanakan pada Rabu, 26 Agustus 2020, difasilitasi oleh Bank Dunia serta diikuti 124 peserta.

“Saya kira ini kesempatan yang baik bagi kita untuk bertukar pengalaman, bertukar pandangan untuk bagaimana kita bisa melakukan percepatan pencegahan stunting. Stunting sudah menjadi isu global yang sudah ditangani sejak beberapa tahun terakhir dan sudah menjadi prioritas di Indonesia, namun penurunan masih belum cepat, dan di 2018 kita sudah mencoba untuk mempercepat penurunan prevalensi angka stunting ini,” kata Abdul Muis, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dalam sambutan pembukaan.

Perwakilan Pemerintah Filipina dari sejumlah kementerian dan instansi yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet Republik Filipina, Karlo Nograles menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan pembelajaran dari permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia dalam upaya penurunan stunting, khusus di masa pandemi Covid-19 ini.

“Prevalensi stunting untuk balita (di Filipina) hampir tidak ada perubahan dalam lebih dari satu dekade. Pada tahun 2003, prevalensi stunting kami 33,8% sedangkan tahun 2015 sebesar 33,4%, jadi tidak banyak berubah dalam tahun-tahun tersebut. Hanya di tahun 2019 angka prevalensi stunting turun 28,8%. Namun dalam situasi pandemi Covid-19 ini, saya khawatir apapun yang kami lakukan akan tetap terdampak oleh pandemi ini. Target kami adalah 20% di tahun 2022,” ujar Karlo Nograles.

Menanggapi bagaimana dampak pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia, Lead Program Manager TP2AK, IIng Mursalin menyampaikan bahwa pandemi ini sangatlah berdampak. Terdapat realokasi anggaran pemerintah yang lebih difokuskan pada penanganan Covid-19. Sejumlah pelayanan di tingkat daerah terpaksa dihentikan selama beberapa bulan.

Marlina dari Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa terdapat tiga zona terdampak Covid-19 di Indonesia yaitu zona hijau, zona oranye, dan zona merah. Untuk zona hijau pelayanan dapat tetap dilakukan seperti biasa sedangkan untuk zona oranye, pelayanan harus dilakukan dengan perjanjian sebelumnya dan mengikuti protokol Kesehatan.

Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan langsung tunai dan kupon makanan agar masyarakat dapat mendapatkan langsung makanan, terutama kalau penyebabnya adalah akses pada makanan. Di tahun 2019, kupon makanan hanya untuk nasi dan telur. Sejak tahun 2020, kupon dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan terutama sumber protein, yang dapat digunakan sebagai makanan pendamping ASI.

Selain persoalan dampak Covid-19, perwakilan pemerintah Filipina juga tertarik untuk mengetahui bagaimana koordinasi vertikal dan horisontal antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan 8 aksi konvergensi sebagai upaya mengintegrasikan pelaksanaan penurunan stunting. Kementerian Dalam Negeri kemudian membuat regulasi agar aksi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah kemudian membagi level prevalensi di tiap daerah, untuk kemudian dapat diidentifikasi permasalahannya. Rencana kegiatan kemudian disusun berdasarkan temuan masalah termasuk penentuan anggaran kegiatan. Komitmen dan regulasi dari pemerintah daerah juga diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaannya. Kemudian evaluasi dan penilaian tiap kabupaten dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Kemendagri. Satu hal yang tak kalah penting adalah transparansi data ke publik harus dilakukan agar semua pihak dapat ikut mengontrol pelaksanaan penurunan stunting.

Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas juga menjelaskan tentang pentingnya penggunaan anggaran secara tepat karena sebenarnya tidak banyak perubahan anggaran dalam pelaksanaan pendekatan multi-sektor dalam penurunan stunting. Terkadang sejumlah kegiatan yang dimasukkan dalam program penurunan stunting tak terkait secara langsung. Contohnya dalam satu program lebih fokus pada menanam sayur-sayuran, padahal untuk penurunan stunting untuk anak umur antara 2 sampai 5 tahun lebih membutuhkan protein. Pemerintah kemudian lebih memfokuskan ke peningkatan protein melalui budidaya peternakan daripada sayur-sayuran. “Bukan masalah seberapa banyak anggaran yang dihabiskan, tetapi berapa besar dampak yang dihasilkan” katanya.

Pungkas juga menambahkan bila awalnya Indonesia mengambil pelajaran dari Peru yang sangat konsisten dalam upaya penurunan stunting. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 20016, Peru mampu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 15% yaitu dari angka prevalensi 29% menjadi 13%. Pemerintah Peru memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki dukungan yang kuat dari NGO dan komunitas lainnya sehingga berhasil dalam penurunan stunting.

Pembelajaran Indonesia yang dibantu Bank Dunia ini menjadi titik awal pelaksanan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia dan melahirkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting sebagai panduan pelaksanaan. Hal lain ditambahkan Samuel Clark, Senior Social Development Bank Dunia, terkait tahapan pengembangan percepatan pencegahan stunting yang antara lain meliputi pembahasan kebijakan, persiapan program, pemecahan masalah dan lain sebagainya.

Sejumlah pertanyaan-pertanyaan lain secara antusias dilayangkan delegasi Filipina dan direspon langsung Perwakilan Indonesia melalui fasilitas chatbox. Diharapkan ada tindak lanjut di masa depan karena konvergensi program yang melibatkan multi sektor adalah pendekatan yang paling tepat dalam penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia, ini yang ingin dipelajari Filipina.

 

NatStrat and Implementation Progress

NatStrat and Implementation Progress

 

Convergence Strategy for Prevention and Handling of Stunting in Trenggalek

Convergence Strategy for Prevention and Handling of Stunting in Trenggalek – BAPPEDALITBANG

 

eHDW Features

eHDW Features

 

Tracking Performance of National Spending on Priority Nutrition

Tracking Performance of National Spending on Priority Nutrition

 

Lessons Learned from Peru and Best Practices

Lessons Learned from Peru and Best Practices

 

BAGIKAN

Baca Juga

Link Terkait