JAKARTA- Target pemerintah dalam menurunkan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 tidak bisa dicapai jika pemerintah hanya bekerja sendiri. Peran banyak pihak sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya adalah peran sektor swasta.
Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat meninjau penanganan stunting di Posyandu Kenanga, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 11 Agustus 2022 lalu, mengajak pihak swasta untuk ambil bagian, melalui CSR (Corporate Social Responsibility), dalam melakukan intervensi penurunan stunting.
Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen, kemudian turun 24,4 persen pada tahun 2021, dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Target tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dengan target tersebut, artinya setiap tahun harus mampu menurunkan prevalensi stunting 3-3,5 persen per tahun. Tidak mudah, oleh karenanya semua sektor harus bersama-sama ikut bekerja keras mempercepat penurunan stunting.
Mengapa peran swasta diperlukan, karena ada hal-hal yang tidak bisa diisi pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta perlu mengisi ruang (filling the gap), melalui corporate social responsibility (CSR), yang berkaitan dengan stunting di daerah dekat perusahaan yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi.
Beberapa tahun ini, Sekretariat Wakil Presiden melibatkan sektor swasta dalam kemitraan untuk percepatan penurunan stunting. Beberapa sektor swasta yang sudah bermitra dalam intervensi penurunan stunting, di antaranya adalah Tanoto Foundation, PT Sinarmas, PTTEP, PT Mayora Tbk., PT Media Citra, Yayasan Hadji Kalla, SNV Indonesia, PT Mitrabara Adiperdana, PT J Resources, Eka Tjipta Foundation, dan Yayasan Institut Danone Indonesia.
Dengan memfokuskan CSR-nya untuk intervensi penurunan stunting, kegiatan perusahaan ini patut diberikan apresiasi. Bisa saja mereka menjalankan program lain, tetapi mereka memilih penurunan stunting karena merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah yang sedang bekerja keras untuk percepatan penurunan stunting.
Senior Advisor TP2S (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dari Sekretariat Wakil Presiden RI Sri Kusyuniati mengatakan masalah stunting adalah masalah dan tanggung jawab bersama. “Persoalan stunting adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk sektor swasta dan BUMN. Dengan program CSR-nya, mereka bisa membantu pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting, karena yang dihadapi adalah kompleks dan dinamis,” katanya.
Dia juga menyarankan agar perusahaan yang akan menjalankan CSR diselaraskan dengan 12 provinsi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, agar tepat sasaran. “Program CSR sektor swasta dapat memilih area kerja yang terintegrasi dengan 12 provinsi prioritas penurunan stunting. Dalam area ini, pemerintah daerah mempunyai anggaran khusus, dengan tambahan anggaran atau cakupan intervensi dari CSR akan lebih efektif. Selain itu, Setwapres melakukan program peningkatan kapasitas untuk sumberdaya Pemerintah Daerah, agar tersedia dukungan operasional yang memadai,” urainya.
Andai saja semua sektor swasta yang berada di 12 provinsi prioritas melaksanakan program penurunan stunting secara masif, target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai dengan mudah. Sebab itu, sektor swasta terutama di 12 provinsi prioritas perlu dikoordinasikan dan saling berbagi agar terjadi keterpaduan gerak dan irama dalam percepatan penurunan stunting secara konvergen.[]
