Wapres Minta Hilangkan Masalah Gizi Buruk dan Stunting Jadi Program Prioritas yang Berkelanjutan
JAKARTA (stunting.go.id)— Target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 menjadi perhatian penting Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden RI, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).
Kegiatan Rakornas tahun 2023 ini didahului dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang digelar di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta pada 4-7 Oktober 2023. Kegiatan Rakortek diikuti oleh 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi, jumlah anak stunting terbanyak, dan mengalami kenaikan prevalensi stunting pada tahun 2021 dan 2022.
Dalam acara Rakornas tahun 2023 ini, sebelum memberikan arahan, Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya dari sektor swasta, dunia usaha, dan media, baik secara individu maupun kelembagaan.
Dalam arahannya, Wakil Presiden memberikan 8 amanat penting untuk memastikan prevalensi stunting turun 14 persen pada tahun 2024. Amanat ini ditujukan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, provinsi kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran, pendataan, dan pemberian intervensi pada kelompok sasaran utama penurunan stunting untuk tahun 2023 dan 2024.
Delapan amanat tersebut adalah; pertama, program percepatan penurunan stunting harus dipastikan tetap menjadi program prioritas bangsa pada masa transisi pemerintahan. Kedua, perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan puskesmas agar pemantauan status gizi bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Ketiga, perlu peningkatan cakupan dan kualitas konsumsi Tablet Tambah Darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI bergizi, dan imunisasi dasar lengkap. Keempat, perlunya edukasi pengasuhan anak diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar, termasuk nenek dan kakek, agar anak tidak stunting.
Kelima, perlu penguatan pengorganisasian dan kapasitas penggerak di lapangan untuk memastikan setiap intervensi penurunan stunting betul-betul digunakan tepat sasaran. Keenam, berbagai pendekatan untuk mempercepat penurunan stunting perlu digunakan. Tidak hanya pendekatan legal formal dan politik, tetapi juga pendekatan sosial-kultural dan keagamaan perlu digunakan. Ketujuh, masalah stunting dan masalah gizi lainnya harus dituntaskan. Percepatan penurunan stunting bukan soal prevalensi, tetapi tugas kemanusiaan yang berkelanjutan dan penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan. Kedelapan, perlu dilakukan refleksi dan evaluasi bersama secara menyeluruh untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintahan mendatang.
Dalam Rakornas ini, selain 120an peserta dari gubernur, bupati/wali kota, sektor swasta, universitas, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Staff Presiden, dan Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat.
Dalam akhir arahannya, Wakil Presiden menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral. “Peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi, termasuk stunting,” pesannya. Oleh karena itu, Wakil Presiden meminta kepada pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan agar penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan, sehingga target tahun 2024 sebesar 14% bisa dicapai. (mw.mjr)
