SINTANG – Kabupaten Sintang yang merupakan kabupaten terbesar kedua setelah Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat kini menjadi sorotan. Lantaran, kabupaten tersebut merupakan kabupaten tertinggi kedua dalam prevalensi stunting se-Kalimantan Barat, yaitu 38,2 persen, jauh di atas prevalensi stunting tingkat provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka 29,8 persen.
Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) gencar melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting.
Muslimat, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar mengatakan semua sektor, baik pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi harus mengambil peran dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Salah satu komitmen percepatan penurunan stunting yaitu dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
“Di Kabupaten Sintang telah dibentuk TP2S di seluruh tingkatan, tim audit kasus stunting, dan tim pendamping keluarga sebanyak 325 tim, yang bertugas melakukan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting,” ucap Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar saat rapat koordinasi teknis TP2S Sintang pada Senin (15/8), dikutip PontianakPost.com.
Muslimat menambahkan, penyediaan data yang valid, reliabel, dan updated menjadi hal yang penting dan harus diprioritaskan dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Hal tersebut agar program dan kegiatan yang sudah tersedia dapat diarahkan dan langsung menyentuh kepada kelompok sasaran, yaitu keluarga yang berisiko stunting.
Kemudian, lanjutnya, perlu juga dilakukan pemetaan program dan kegiatan terhadap kondisi stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian dan tugas dari tim audit kasus stunting yang telah dibentuk, termasuk di Kabupaten Sintang.
“Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang telah membentuk tim audit ini,” katanya.
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting, kata Muslimat, dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran. Kemudian, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan percepatan penurunan stunting.
“Di sisi lain, revitalisasi infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas kader di lapangan juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sintang atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemenang pertama dalam penilaian delapan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi khusus lokus 2021. Hal ini tersebut merupakan bukti nyata pemerintah Kabupaten Sintang bersama para mitra kerjanya dan seluruh komponen berkomitmen kuat dalam berupaya menurunkan stunting.
“Diperolehnya penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa kita untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting sehingga angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang dapat diturunkan,” jelasnya.
Diketahui, Provinsi Kalbar merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. 12 provinsi ini terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbanyak. Kalbar adalah provinsi ketujuh dengan angka prevalensi stunting tertinggi se-Indonesia, yakni 29,8 persen.
“Kita harus terus berupaya dengan mengerahkan semua potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Kalbar,” tutupnya.[]
