Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar forum koordinasi Jurnalis, Selasa (12/9/2023). (Foto: BKKBN Papua)
JAYAPURA (stunting.go.id)- Para jurnalis yang bekerja di Jayapura berkumpul dalam acara forum koordinasi Jurnalis di hotel Fox, Jayapura, Selasa (12/9/2023). Ini bukan kumpulan biasa, tetapi didedikasikan untuk percepatan penurunan stunting.
Acara ini diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua. Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai, meminta para jurnalis dapat menjadi corong informasi dan sosialisasi program percepatan penurunan stunting.
Program percepatan penurunan stunting adalah salah satu prioritas pemerintah yang sangat urgen untuk membangun masyarakat yang sehat dan cerdas. Dalam menyukseskan program ini dibutuhkan awareness dari masyarakat itu sendiri. “Perhatian masyarakat tentang ini akan lebih besar bila didorong tulisan-tulisan dari wartawan,” katanya.
Program percepatan penurunan stunting adalah program nasional yang salah satu daerah prioritasnya adalah Papua. Maka dari itu menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, sampai dengan media untuk menyadarkan semua pihak agar angka stunting bisa berkurang. “Lewat tulisan dan informasi dari para jurnalis untuk terus menggaungkan pencegahan stunting, sehingga dapat menurunkan serta mencegah angka stunting di wilayah Papua,” imbuh Nerius.
Pada saat ini, orang awam masih banyak yang kurang paham tentang bahaya stunting dengan segala yang memengaruhinya. Misalnya, untuk mencegah stunting harus sejak dini dimulai pada tahap persiapan pernikahan, masa kehamilan, sampai pada lahirnya anak serta proses pertumbuhan harus dikawal dengan benar. Untuk bisa menembus semua lapisan masyarakat, media memiliki peran yang strategis.
Dalam forum ini, hadir Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua, Moch Sodig. Ia menjelaskan, angka prevalensi stunting Papua awalnya berada di posisi 29,5 persen dan diupayakan turun, tetapi ternyata hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 malah naik 5,1 poin sehingga menjadi 34,6 persen.
Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten/kota, dan hanya 20 kabupaten yang angkanya turun meskipun tidak drastis. “Ada yang turun cuma 1 persen poin, ada yang 2 persen poin. Cukup bervariasi. Tetapi banyak kabupaten yang poinnya naik,” katanya. Kabupaten Supiori cukup parah. Bila tahun 2021, prevalensi stunting ada di 29,2 persen, tahun 2022 malah naik menjadi 40,5 persen.
Banyak tantangan yang dihadapi di Papua, terutama karena kondisi alam, dan itu pula yang menyebabkan tingkat ekonomi rendah. Kabupaten Mamberamo Raya dengan letak geografis yang sangat sulit, misalnya, butuh penanganan yang benar-benar serius dan didukung dengan biaya tak kecil. “Jika mengejar angka prevalensi stunting 14 persen seperti standar nasional itu rasanya sulit. Tetapi minimal angka prevalensi stunting bisa turun,” pungkasnya. (mjr.mw)
