BREBES- Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) meminta kepada bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk turun ke sekolah-sekolah berkampanye program-program Pemprov Jawa Tengah, seperti Gubernur Mengajar, Kampanye Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, dan Jo Kawin Bocah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk percepatan penurunan stunting.
“Kepada Pak wakil bupati dan wakil wali kota nanti juga ikut program Bupati dan Wali Kota Mengajar, kemudian Dinas Kesehatan membawa pil merah (tablet tambah darah) untuk diminum bareng-bareng. Selain itu juga dari DP3AP2KB menyampaikan Jo Kawin Bocah,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen saat paparan percepatan penurunan stunting, di Hotel Grand Dian Brebes, Kamis 25 Agustus 2022, dikutip dari Jatengprov.go.id
Dia mengatakan, Pemprov Jateng telah menggagas sejumlah program, seperti Gubernur Mengajar, Kampanye Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, dan Jo Kawin Bocah.
“Untuk penanganan stunting, ada beberapa hal yang dilakukan Pemprov Jateng. Yang pertama adalah ‘Gubernur Mengajar’. Ini pintu masuk kita ke kelas di sekolah-sekolah, kita tidak hanya mengajarkan pentingnya antikorupsi, tetapi juga menyampaikan program Jo Kawin Bocah, kita ajak siswa-siswi berembuk mengenai persoalan-persoalan yang ada,” kata Gus Yasin.
Gus Yasin melanjutkan, selain program Gubernur Mengajar yang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan pernikahan usia dini, yang menjadi salah satu penyebab tingginya stunting, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5 NG) juga merupakan program strategis mencegah stunting. Sebab, melalui program 5 NG tersebut, bidan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diajak memantau kesehatan ibu hamil yang ada di tingkat rukun tetangga.
“Di setiap desa di Provinsi Jateng terdapat 11-12 kader kesehatan. Itu kalau dijumlahkan dengan banyaknya desa di Jateng, berarti jumlahnya lebih dari 90 ribu kader kesehatan. Semuanya bergerak melaksanakan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, kemarin saat Covid-19 memang sempat terkendala. Tetapi saat ini mari kita gerakkan lagi dan didata lagi,” pintanya.
Wagub menyebutkan, penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN, dan DP3AP2KB, tetapi juga harus bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terkait rumah tidak layak huni dan jambanisasi. Selain itu, Dinas Pendidikan, OPD lain, serta pihak swasta juga harus dilibatkan. Semua saling bersinergi dan bergotong royong merencanakan dan melakukan aksi percepatan penurunan stunting.
Wakil Bupati Brebes Narjo menjelaskan Pemkab Brebes telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) hingga level desa. Tercatat sebanyak 4.572 orang personel TP2S, yang tersebar di 17 kecamatan di Brebes. Dalam melaksanakan aksinya, TP2S bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah, TNI, Polri, Muslimat NU, Aisyiyah, Pramuka, TP PKK, dan organisasi masyarakat lainnya.
Disebutkan, berbagai aksi nyata sudah dilakukan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi di Jateng. Antara lain, pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, anak sekolah, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, pendampingan calon pengantin, dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayuran dan budidaya ikan, serta program lainnya.
“Semua sudah bergerak bersama menangani stunting. Karena salah satu daerah prioritas penanganan stunting, Brebes mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang semula Rp5 miliar menjadi Rp14 miliar pada 2022. Dana bantuan dari pusat itu ada di DP3AKB, sehingga para camat dan Kades silakan berkoordinasi dengan DP3AKB,” jelasnya.[]
