KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Audiensi Pemda Kabupaten Simeulue Dengan Kedeputian Bidang Dujak Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) SETWAPRES

21 Januari 2025 | Berita, Media

Selasa, 21 Januari 2025, bertempat di Gedung 2 lantai 3 Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih Raya No.14 Jakarta Pusat, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) menerima kunjungan audiensi Pemkab Simeulue. Pertemuan tersebut adalah merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024.
Pertemuan dipimpin oleh Deputi PKPSDM Setwapres Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum., didampingi Asdep Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Tuti Trihastuti Sukardi, S.H., M.Si., M.H, Asdep Penanggulangan Kemiskinan (PK) Dr. Adywarman, S.IP. M.P.M dan para JFK terkait di lingkup Kedeputian PKPSDM. Sementara rombongan dari Pemkab Simeulue beranggotakan Penjabat Bupati Reza Pahlevi MM, Bupati Terpilih Kombes Pol. Purn. Nasrun Mikaris MM, Pj. Sekretaris Daerah Dodi Juliardi, SSTP, MM dan Kepala Bappeda Renil M Putro, SSTP. M.Ekdev, Kepala Dinas Perhubungan, Mulyawan Rohas, ST dan Inspektur Daerah Drs. Alwi.
Pertemuan dibuka dengan penayangan video potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Simeulue yang mencakup potensi tempat wisata, sosial ekomoni, kondisi layanan dasar serta kondisi rumah tidak layak huni, kondisi sanitasi, air minum dan kondisi jalan, pelayanan dasar.
Dalam penjelasannya, Tim Pemkab Simeuleu melaporkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Simeulue terus turun. Angka kemiskinan ekstrem pada 2023 mencapai 9.641 keluarga, turun menjadi 8.001 keluarga pada 2024.
Untuk prevalens stunting, Kabupaten Simeuleu mempunyai prevalensi stunting sebesar 30,7%. Angka ini sudah mengalami penurunan 19,2% poin selama 10 tahun dari 2013 (49,9%). Hanya, prevalensi stunting di Kabupaten ini mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 prevalensi mencapai 25,9% kemudian menjadi 30,7% pada tahun 2023.
Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data, cakupan intervensi prioritas di Kab. Simeuleu sebagian besar sudah cukup baik, namun perlu untuk terus ditingkatkan. Intervensi yang masih rendah adalah KB Modern, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penerima KKS/KKP yang masih dibawah 50%. Sementara itu Asdep PSDM, Tuti Trihastuti Sukardi, S.H., M.Si., M.H, mengharapkan Pemkab Simeuleu dapat memanfaatkan Dana Desa dengan masimal untuk menurunkan angka stunting. Di sisi lain Asdep PK, Adywarman meminta agar Pemkab Simeuleu memperhatikan wilayah pensasaran kemiskinan ekstrem, sehingga kelompok desil 1 dipastikan mendapat layanan yang maksimal.

BAGIKAN

Baca Juga

Link Terkait