Sebuah acara pemeriksaan balita yang diselenggarakan Pemprov DKI dan Korps Brimob di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. (Dok: Humas Brimob)
JAKARTA (stunting.go.id)- Bidang kesehatan masih menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk tahun depan, meskipun status Pandemi Covid-19 telah terlewati. Hal ini terlihat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, di mana anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp186,4 triliun atau ekuivalen dengan 5,6% total APBN. Angka ini naik 8,1 persen dari tahun 2023.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, peningkatan anggaran tersebut akan diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal.
Selain itu juga untuk mengefektifkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mempercepat penurunan prevalensi stunting. Khusus untuk stunting, tahun ini hingga akhir tahun 2024 akan digenjot penurunan hingga prevalensi menjadi 14 persen. Caranya adalah melalui perluasan cakupan pencegahan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
“Dengan adanya kenaikan anggaran, tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk sesegera mungkin menyelesaikan target-target dari Bapak Presiden,” ujar Menkes dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/8/2023). Dalam lima tahun terakhir, anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan. Dari sebesar Rp119,9 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp124,4 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp134,8 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp172,5 triliun pada tahun 2023 dan sebesar Rp186,4 triliun pada tahun 2024.
Stunting dan tingkat merokok pada anak masih menjadi perhatian besar, karena menjadi salah satu indikator yang agak sulit dicapai berdasarkan target RPJMN 2024. Pada data tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6 persen, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14 persen. Untuk mencapai target angka prevalensi stunting pada tahun depan 14 persen, artinya angka stunting harus turun 3,8 persen poin per tahun mulai tahun ini. Hal ini sulit dicapai apabila melihat tren penurunan tahun-tahun sebelumnya.
Sulitnya penurunan stunting ini sejalan dengan masih banyaknya bayi-bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap bayi. Adapun upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024, pemerintah akan melakukan beberapa strategi. Di antaranya adalah pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus. Dalam menurunkan stunting pada tahun 2024, pemerintah juga akan melakukan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveilans, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil (Posyandu).
Presiden Jokowi sempat ‘komplain’ terhadap penggunaan dana stunting, bahwa selama ini anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. Sayangnya, alokasi anggaran itu ketika di-tagging, sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.
Pada saat memberikan sambutan di acara pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Presiden meminta alokasi dana stunting lebih banyak turun ke sasaran, bukan penyelenggaraan. “Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur itu gak ada Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.
Sementara Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) mengingatkan, “Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai.” Disampaikan pada sambutan Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Istana Wakil Presiden. (mjr/mw)
