Seorang PNS Kabupaten Banyuwangi sedang berbelanja untuk diberikan kepada keluarga sasaran penurunan stunting (10/10/2022). Foto: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
BANYUWANGI- Setiap bulan, pada tanggal ‘cantik’, yaitu ketika tanggal dan bulan menunjukkan angka sama, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diwajibkan belanja bahan makanan ekstra untuk dibagikan kepada keluarga sasaran stunting atau keluarga berisiko stunting.
Belanja ekstra tersebut dibagikan kepada para keluarga stunting yang sudah didata nama dan alamatnya. Program ini disebut “Belanja Tanggal Cantik ASN” yang menjadi bagian dari payung program “Banyuwangi Tanggap Stunting” atau BTS, yang dilaunching pada Juli 2022 lalu.
Barang-barang yang dibeli harus berkaitan dengan peningkatan gizi, terutama protein hewani, seperti daging, telur, dan ikan. Dengan cara ini, setiap kali digelar acara dapat menghasilkan logistik senilai Rp700 juta hingga Rp900 juta.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Henik Setyorini mengatakan, program ini diperkirakan dapat memberi dampak signifikan, karena langsung ke sasaran yang tepat dalam percepatan penurunan stunting.
Daftar nama-nama penerima diambil dari aplikasi elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Ini adalah sebuah aplikasi pemantau situasi remaja putri yang siap nikah dan siap hamil berbasis data input calon pengantin. Banyuwangi dipilih menjadi pilot project penerapan aplikasi elsimil, yang nantinya akan diterapkan secara nasional.
Aplikasi elsimil menjadi salah satu rujukan bagi pegiat mitigasi stunting untuk menerapkan aksi. Dari aplikasi ini, remaja putri calon ibu yang telah menginput data dan melalui pemeriksaan, mendapatkan sertifikat elektronik yang memiliki kode warna. Warna merah berarti perlu pendampingan intens, warna kuning perlu pendampingan sedang, sedangkan warna hijau berarti perlu pendampingan ringan.
Ketika pengguna mengaktifkan aplikasi, ia sudah terhubung dengan pendamping di kecamatan. Pendamping berperan sentral memastikan kesiapan kehamilan dan kondisi saat hamil. Mulai dari 270 hari saat hamil hingga 730 hari pasca melahirkan, sehingga total 1000 hari pertama kehidupan.
Sejauh ini, aplikasi tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas TP2S di Banyuwangi. “Kami ingin tahu seberapa besar pengaruhnya. Data prevalensi stunting baru akan diperbarui pasca bulan timbang November mendatang,” katanya. Dari data itulah, efektivitas berbagai program yang diterapkan Kabupaten Banyuwangi diketahui.
Diketahui, angka prevalensi stunting di Banyuwangi saat ini menurut Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021 adalah 20,1 persen atau 4.371 kasus. Ini lebih rendah dari pada prevalensi stunting rata-rata nasional, yang berada di angka 24,4 persen, tetapi juga lebih tinggi sedikit dari ambang batas yang ditetapkan WHO.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa daerah yang dipimpinnya telah memiliki data keluarga teridentifikasi stunting yang lengkap by name by address beserta level risikonya.
Dari data-data tersebut, tim pendamping telah membagi tugas sehingga masing-masing sasaran ada yang mendampingi. “Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah,” tambah Ipuk.
Di seluruh Banyuwangi, sekarang ini terdapat 1.316 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total berjumlah 3.948 orang. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan.
TPK sejumlah itu setiap waktu bisa diterjunkan untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu yang memiliki Balita. Apabila ditemukan risiko, TPK akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan jenis intervensinya. Selain mendapatkan hak profesionalnya, para TPK diberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun. Anggaran diambilkan dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Total bantuan untuk mereka sebesar Rp4,73 miliar. (mjr/mw)
